Atambua, SonafNTT-News.com. Komitmen pemerintah dalam menjaga konektivitas kawasan perbatasan kembali dibuktikan melalui percepatan penanganan longsor di ruas jalan Henes–Motamasin, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, progres pekerjaan yang dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.5 Robero telah mencapai 65 persen, memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini terdampak gangguan akses akibat longsor.
PPK 2.5. BPJN NTT Roberto, ST, kepada wartawan pada kamis 22/7/2026 menjelaskan bahwa ruas Henes–Motamasin merupakan salah satu jalur strategis yang menghubungkan wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Jalan ini selain menjadi penghubung mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi urat nadi distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas perdagangan lintas wilayah.
Berdasarkan perkembangan di lapangan, pekerjaan geotekstil pada titik pertama di sisi kanan sepanjang 20 meter telah selesai dikerjakan. Saat ini, tim pelaksana Pekerjaan terus melanjutkan pekerjaan timbunan, pembangunan tembok penahan tanah, serta pemasangan geotekstil pada titik-titik sesuai spesifikasi konstruksi mengingat tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan konstruksi yang lebih kokoh dan mampu mencegah potensi longsor di masa mendatang.
Menurutnya, Percepatan pekerjaan ini menunjukkan bahwa pemerintah selain berupaya membuka akses jalan, tetapi juga membangun sistem perlindungan lereng yang lebih permanen. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis Kabupaten Belu yang memiliki sejumlah titik rawan longsor, terutama saat curah hujan meningkat.
“Penanganan longsor ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar. Dengan tetap terjaganya konektivitas jalan nasional, masyarakat tidak perlu lagi khawatir terhadap terputusnya akses transportasi yang dapat menghambat distribusi bahan pokok, pelayanan darurat, maupun aktivitas ekonomi. Kehadiran infrastruktur yang aman juga akan memberikan rasa nyaman bagi pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan akibat jalan amblas maupun material longsor” ujarnya
Ia lanjut menerangkan bahwa, dari sisi ekonomi, percepatan penanganan ini berpotensi menekan biaya logistik yang selama ini meningkat akibat kendaraan harus memutar melalui jalur alternatif yang lebih jauh dan memiliki kondisi jalan yang kurang baik. Selain itu, efisiensi waktu tempuh akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran distribusi barang dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Dengan progres yang telah mencapai 65 persen, ia berharap pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas konstruksi. Infrastruktur yang dibangun di kawasan rawan bencana harus memiliki ketahanan jangka panjang sehingga mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.
