Kunker di Sikka, Gubernur NTT Tekankan Kolaborasi dan Kreativitas UPTD Dalam Pengelolaan Pajak Kendaraan
Maumere, Sonaf NTT-News.com Dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Sikka, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan arahan tegas dan visioner kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi NTT. Kunjungan yang berlangsung di Kantor Samsat Bersama UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus membangkitkan semangat baru dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Melki menegaskan bahwa cara-cara lama dalam memungut pajak sudah tidak relevan lagi. Ia mendorong UPTD untuk berinovasi, lebih kreatif dalam mendekati masyarakat, serta menjalin kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah kabupaten, swasta, maupun masyarakat sipil.
“Harus kreatif agar banyak orang tersentuh dengan program keringanan pajak,” tegas Gubernur Melki.
Ia mencontohkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dalam sosialisasi pajak, bahkan menyarankan pola door to door, serta pemanfaatan digitalisasi layanan sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik.
Gubernur Melki juga mengingatkan bahwa kedepan , transfer dana dari pusat ke daerah dipastikan akan terus menurun. Karena itu, PAD menjadi ujung tombak keberlanjutan pembangunan daerah.
“Jangan pikirkan besarannya, yang penting banyak orang membayar. Tanpa itu, bicara soal pendapatan daerah hanya mengada-ada,” tandasnya.
Salah satu sektor yang disorot tajam oleh Gubernur Melki adalah Pajak Kendaraan Bermotor, yang dinilai masih memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal. Ia juga mengingatkan agar tidak ada aset daerah yang mangkrak, dan mendorong kerja sama lintas sektor agar aset bisa dimanfaatkan secara produktif.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur merespons sejumlah persoalan yang dihadapi berbagai UPTD Pemerintah Provinsi yang ada di Sikka. UPT Kehutanan, misalnya, mengeluhkan belum adanya peraturan yang bisa mendasari pemungutan di Kawasan Ekowisata Waigete, sehingga masih mengandalkan penerimaan dari HHPK berupa asam, kemiri dan madu. UPT Perhubungan Wilayah 3 Kabupaten Sikka, yang membawahi 5 kabupaten yakni Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende dan Nagekeo, misalnya, meski mencapai 77,8% dari target pendapatan yang dicanangkan, masih menemukan kendala dari jumlah terminal yang bisa dikelola oleh provinsi. UPT Pendapatan Daerah di Sikka mengalami kendala yang serupa dengan yang dihadapi UPT Pendapatan di Flores Timur, antara lain kurangnya kepekaan dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak, lemahnya penegakan hukum, dan tingginya biaya balik kendaraan bermotor
Selain soal pajak, Gubernur Melki juga menyentuh isu penting lainnya: hilirisasi produk lokal. Ia mengapresiasi kesuksesan produk madu Amfoang yang berhasil menembus hotel berbintang di Jakarta berkat pengemasan dan branding yang tepat.
“Saya berharap ada NTT Mart di Sikka. Saat orang keluar dari Sikka, mereka bisa membawa pulang produk khas NTT,” ujarnya.
Arahan ini direspon oleh para pejabat dan kepala UPTD yang hadir, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Sikka, serta jajaran Pemerintah Provinsi NTT. Dalam diskusi, terungkap sejumlah tantangan teknis seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pajak, kurangnya regulasi pendukung, hingga biaya balik nama kendaraan yang tinggi.
Namun demikian, solusi mulai digerakkan, termasuk dengan kampanye Zona Integritas ASN untuk memberi contoh dalam membayar pajak, serta mendorong UPTD mengadopsi pola kerja yang responsif, proaktif, dan berbasis data
About The Author
