Melki Laka lena : Dorong Generasi Muda Untuk Jadi Penyuluh Kader KB
Kupang,sonafntt-news.com. Dalam rangka mendukung pembangunan sebuah daerah,generasi muda dinilai memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan berbagai hal penting termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menyiapkan perencanaan yang baik dan benar kehidupan sebuah keluarga menuju keluarga yang sehat, aman dan mandiri.Dalam kaitan dengan hal tersebut, generasi muda diminta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun harus menyiapkan diri secara matang dan siap menjadi kader penyuluh Keluarga Berencana (KB) pada 22 Kabupaten/Kota dalam lingkup NTT sebagai salah satu wujud nyata mendukung program-program strategis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT dengan mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.
Hal ini disampaikan oleh Wakil ketua Komisi X DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rangka sosialisasi mengenai advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) bersama mitra kerja di Hotel Ima Kupang,6 November 2020.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Perwakilan BKKBN Pusat, BKKBN Provinsi NTT dan BKKBN Kota Kupang, perwakilan kader KB dari 6 kecamatan se -Kota Kupang Malaka serta Pemuda dan mahasiswa.
Wakil ketua komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena dalam materinya menjelaskan bahwa generasi muda sebagai salah satu penggerak perubahan harus mampu memainkan peran dengan baik dalam mendukung proses peningkatan pembangunan daerah sehingga mengurangi persoalan -persoalan sosial di tengah masyarakat maupun dalam pengendalian penduduk dan menyiapkan perencanaan keluarga yang baik dan benar.
Pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga yang baik menjadi salah satu fokus utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan generasi muda karena berdasarkan fakta di lapangan penyuluh kader KB pada 22 Kabupaten/Kota sebagian besar diperankan oleh orangtua bahkan adanya kader KB yang sudah lanjut usia.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya Provinsi NTT lanjut menjelaskan bahwa sosialisasi ini berkat kerja sama program Mitra antara BKKBN dan Komisi IX DPR RI yang dibantu oleh BKKBN Provinsi untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menyiapkan perencanaan kehidupan keluarga sejak dini dan hal ini harus diketahui dengan tuntas oleh kader-kader KB dan generasi muda bahkan harus memperhatikan masa tumbuh kembang anak.
Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jogja itu menambahkan bahwa kader penyuluh KB memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap pasangan usia subur untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu melalui mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan, mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang ibu saat hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan dan mencegah terjadinya kematian pada seorang yang mengalami komplikasi. Selain itu, kader KB memiliki peran untuk mencegah kehamilan terlalu muda,terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Hal ini juga sejalan dengan peraturan Menteri Kesehatan RI No.75 tahun 2014 mengenai pusat kesehatan masyarakat yang menekankan terhadap upaya penanganan kesehatan dan upaya peningkatan pelayanan keluarga berencana terutama fokus pada promosi kesehatan, kesehatan kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi keluarga, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
Dalam upaya mendukung Pelayanan KB yang berkualitas Pemerintah Pusat melalui BKKBN harus menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta bahan habis pakai, penyimpanan dan distribusinya, menjamin tersedianya sarana penunjang pelayanan KB seperti obgyn-bed, implan removal kit, media informasi dan pedoman klinis, menjamin tersedianya pembiayaan pelayanan KB baik melalui APBN dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BKKBN bahkan APBD maupun sumber lain yang tidak mengikat dan menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB, tutur ketua DPD I Partai Golkar NTT.
Hal lain yang diperhatikan yakni kader KB harus terampil dalam pelayanan klinis, konseling dan memiliki kemampuan manajemen melalui pelatihan yang berkualitas dan harus intens membangun kerja sama dengan Balai Besar pelatihan Kesehatan dan Balai Pelatihan dan pengembangan KB, pusat pelatihan klinik sekunder tingkat provinsi NTT dan kabupaten. (MF/SN).
