Musyawarah penetapan APB-Des Laleten tahun 2021, memantik banyak kritikan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Malaka,Sonafntt-news.com. Dinamika dalam musyawarah penetapan anggaran pendapatan belanja Desa Laleten Kecamatan Weliman justru memantik pertanyaan serta kritikan dari Badan Permusyawaratan Desa Laleten yang menyoroti akan pengelolaan Anggaran Dana Desa sekaligus jabatan ganda yang diterapkan di dalam struktur Pemerintahan Desa Laleten selama ini

Forum musyawarah ini berlangsung di aula rapat kantor Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka pada senin, 31 / 05 / 2021 dengan pimpinan rapat musyawarah Pelaksana tugas kepala desa Laleten. didampingi oleh ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Laleten serta staf desa. Hadir pula pendamping desa serta kepala dusun dan ketua-ketua rukun tetangga, juga pelaksana tugas camat weliman yang baru dilantik satu minggu yang lalu

salah satu anggota badan permusyawaratan Desa Laleten Roberthus umbu mengatakan bahwa selama ini yang terjadi di Desa laleten, apa yang telah kita rencanakan bersama tidak dapat dijalankan sehingga masyarakat laleten tidak merasakan dampak dari dana desa tersebut

Kritikan yang sama juga datang dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Laleten Daniel bria klau, ia mempertanyakan mengenai dana covid-19 delapan persen ( 8 % ) yang dimana belum ditetapkan namun sudah dilakukan pencairan, namun tidak diketahui oleh badan permusyawaratan desa Laleten dan masyarakat laleten tentang apa yang sudah dibelanjakan untuk menangani persoalan covid-19

” Rencana anggaran belanja seharusnya juga diberikan kepada kami sehingga fungsi kontrol kami dapat berjalan. bila kami tidak di
bagikan rencana belanja fungsi kami untuk kontrol lewat mana”, tandasnya

Pelaksana tugas camat weliman Heny benu ketika memberikan masukan kepada pemerintah Desa Laleten mengatakan bahwa pengelolaan anggaran dana desa harus lebih terbuka termasuk jabatan aparat desa tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan

” menjawab kritikan yang dilayangkan oleh ketua dan anggota badan permusyawaratan desa Laleten, pelaksana tugas kepala desa Laleten Lorens Saba mengatakan bahwa, badan permusyawaratan desa baik ketua maupun anggota akan sama-sama dengan pemdes untuk melihat rencana anggaran belanja desa tahun 2021 barulah akan ditetapkan dalam APB-des dan semuanya akan kita buka”, imbuhnya.**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *