Sikka, SonafNTT-News.com Pemerintah bergerak cepat memulihkan infrastruktur Flores pasca gempa berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang wilayah tersebut pada 15 Agustus 2026. Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran sekitar Rp 910 miliar untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur sekaligus mendukung penanganan tanggap darurat di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam keterangannya menyampaikan bahwa, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp810 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sepanjang 155 kilometer jalan. Sementara sekitar Rp100 miliar disiapkan untuk kebutuhan penanganan tanggap darurat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Menteri PU bersama Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Primus Kago di Pos Komando Tanggap Darurat Sikka, Minggu malam, 23 Agustus 2026.
Rakor tersebut menjadi bagian penting dari upaya mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur akibat gempa yang berdampak serius terhadap masyarakat Flores.
Akses Utara Flores Jadi Perhatian
Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam kesempatan tersebut meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap jalur utara Flores, terutama ruas jalan yang menghubungkan Nagekeo, Ende dan Sikka.
“Jalur tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses utama untuk mobilisasi bantuan, distribusi kebutuhan pokok serta mendukung aktivitas masyarakat selama masa pemulihan” ujarnya
Gubernur Laka Lena lanjut menyampaikan bahwa Kerusakan sejumlah ruas jalan bahkan dikhawatirkan dapat mengganggu konektivitas antardaerah. Karena itu, rehabilitasi jalan dinilai tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut percepatan pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Ribuan Rumah Rusak, Puluhan Kecamatan Terdampak
Dampak gempa di Kabupaten Sikka juga tergolong serius. Hingga Minggu 23/8/3026, tercatat 3.942 rumah warga mengalami kerusakan, terdiri dari 854 rumah rusak berat, 824 rusak sedang dan 2.264 rusak ringan.
Selain itu, adanya 21 kecamatan di Kabupaten Sikka terdampak, dengan sekitar 352 ribu jiwa merasakan dampak gempa. Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga. Sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, rumah ibadah, jaringan air bersih, sanitasi, jalan dan jembatan juga ikut terdampak.
Kondisi tersebut membuat percepatan asesmen bangunan menjadi sangat penting. Pemerintah mendorong pemeriksaan terhadap fasilitas publik, terutama sekolah, fasilitas kesehatan dan kantor pemerintahan, untuk memastikan bangunan yang masih aman digunakan masyarakat.
Huntara Mendesak untuk Korban Rumah Rusak Berat
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Di tengah upaya memperbaiki infrastruktur, kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal juga menjadi perhatian.
Gubernur NTT Melki mendorong pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap tenda pengungsian dan memberikan tempat tinggal yang lebih layak selama proses pemulihan berlangsung.
Ia menyebut Kebutuhan dasar warga juga harus segera dipenuhi. Di Kecamatan Palue, misalnya, persoalan air bersih menjadi perhatian serius setelah sejumlah bak penampungan air hujan mengalami keretakan akibat gempa.
Penguatan distribusi air minum menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap air bersih di tengah kondisi pascabencana.
Rp 910 Miliar Jadi Harapan Pemulihan Flores
Anggaran Rp910 miliar yang disiapkan Kementerian PU menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menghadapi dampak gempa Flores. Namun, tantangan pemulihan tidak berhenti pada pembangunan kembali jalan dan infrastruktur yang rusak.
Kecepatan asesmen, ketepatan menentukan prioritas, pembangunan huntara, pemenuhan kebutuhan air bersih serta pembukaan kembali akses transportasi akan sangat menentukan seberapa cepat masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal.
Gubernur Melki menegaskan penanganan pasca gempa harus dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi. Infrastruktur yang kembali berfungsi akan menjadi kunci untuk memperlancar distribusi bantuan sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. (Tim/Frt/SN)
