SOE, SonafNTT-News.com — Pembangunan daerah selain membutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai. Lebih dari itu, pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan, pengawasan yang kuat, serta komitmen bersama untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Semangat inilah yang mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT), Roch Adi Wibowo, S.H., M.H., di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis, 15 Oktober 2026.
Pantauan media, kegiatan berlangsung di Aula Mutis, Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati TTS Eduard Markus Lio bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten TTS.
Bupati Timor Tengah Selatan Eduard Markus Lio menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten TTS dan Kejaksaan Tinggi NTT, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, mempercepat pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dibalik pertemuan antara pimpinan tersebut, terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yakni untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, anggaran dikelola secara bertanggung jawab, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan pemerintah.
Sinergi yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Bagi Bupati Eduard Markus Lio, penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Bupati menjelaskan bahwa pembahasan mencakup penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten TTS dan Kejaksaan Tinggi NTT, khususnya terkait pengawasan pengelolaan keuangan daerah, percepatan pelaksanaan program pembangunan, pencegahan korupsi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“ Keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dalam menentukan kualitas pembangunan daerah dimana Pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel menjadi landasan bagi pelaksanaan program pemerintah. Sementara itu, percepatan pembangunan membutuhkan perencanaan yang baik, koordinasi lintas sektor, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan “ ujar Bupati Eduard
Ia lebih lanjut menguraikan, upaya pencegahan korupsi merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap kepentingan publik. Setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara bertanggung jawab agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
“Melalui sinergi antar lembaga, pemerintah daerah diharapkan semakin mampu mengidentifikasi persoalan sejak dini, memperbaiki tata kelola, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan “ pungkasnya
Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga mendukung terciptanya iklim pemerintahan yang tertib, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan.
Mengawal Anggaran, Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak terbentuk hanya melalui janji pembangunan. Kepercayaan itu tumbuh ketika kebijakan dilaksanakan secara konsisten, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga.
Dalam konteks inilah, pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian penting oleh karena itu Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program direncanakan berdasarkan kebutuhan, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta dievaluasi berdasarkan hasil dan manfaatnya.
Pencegahan Korupsi sebagai Fondasi Pembangunan
Pencegahan korupsi menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Upaya ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan sistem pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dan pelaporan.
Selain itu, Penguatan integritas aparatur, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta pengawasan yang efektif merupakan unsur penting untuk mengurangi risiko penyimpangan bahkan setiap perangkat daerah perlu memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran. Kualitas pekerjaan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, ketepatan waktu, dan keberlanjutan manfaat juga menjadi ukuran penting.
Dalam kerangka tersebut, Bupati Eduard menyampaikan bahwa sinergi Pemerintah Kabupaten TTS dan Kejaksaan Tinggi NTT diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan persoalan hukum sejak tahap perencanaan, dengan tetap menghormati batas kewenangan masing-masing institusi.
“Pendekatan pencegahan yang dilakukan secara tepat dapat membantu pemerintah bekerja lebih cermat, sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah. Namun, komitmen tersebut perlu terus diterjemahkan ke dalam langkah konkret, mekanisme pengawasan yang jelas, serta tindak lanjut yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.” ujarnya
Apresiasi Bupati dan Komitmen untuk Terus Berkolaborasi
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Eduard Markus Lio menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi NTT atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Bupati TTS juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun kerja sama yang erat, transparan, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan yang adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat TTS.
