Kupang, SonafNTT-News.com. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengakselerasi seluruh tahapan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Langkah paling strategis yang kini diprioritaskan adalah pembentukan Pengurus Besar (PB) PON NTT serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Keolahragaan sebagai landasan hukum penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
Target pembentukan PB PON dalam waktu empat bulan menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin kehilangan momentum setelah penetapan NTT sebagai salah satu tuan rumah PON 2028. Nantinya, PB PON akan dipimpin langsung oleh Gubernur NTT dan menjadi pusat kendali seluruh proses persiapan, mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan pesta olahraga nasional.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, S.T., M.T. usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD NTT pada Selasa 7/7/2026 menegaskan bahwa keberadaan PB PON bukan sekadar struktur organisasi, melainkan lembaga yang memiliki kewenangan menyusun berbagai regulasi penting sebagai pedoman pelaksanaan PON.
Menurutnya, adanya 13 produk hukum yang harus segera disiapkan, mulai dari standar harga satuan, petunjuk pelaksanaan, mekanisme pengadaan, hingga berbagai regulasi teknis lainnya. Tanpa kepastian regulasi, percepatan pembangunan venue maupun pengelolaan anggaran akan sulit berjalan secara optimal.
Selain itu, Pemprov NTT juga tengah menggodok Perda Keolahragaan yang mengatur pola penyelenggaraan PON di sejumlah kabupaten. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk terlibat aktif, termasuk dalam menyiapkan pendanaan secara bertahap melalui skema multiyears.
Kebijakan tersebut membuka peluang bagi kabupaten yang memiliki kesiapan infrastruktur dan kemampuan fiskal untuk menjadi lokasi pertandingan. Sebaliknya, daerah yang belum siap akan disesuaikan agar penyelenggaraan tetap berjalan efektif tanpa membebani kapasitas keuangan daerah sedangkan dari sisi pendanaan, Pemprov NTT merancang pembiayaan PON bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dukungan pemerintah pusat masih akan dibahas melalui koordinasi lanjutan bersama KONI Pusat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pertemuan tersebut juga akan memperjelas kebutuhan pembangunan maupun peningkatan fasilitas olahraga sehingga investasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan standar penyelenggaraan PON.
Sementara itu, pembagian cabang olahraga masih bersifat dinamis. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional KONI sebelumnya, NTT direncanakan menjadi tuan rumah 24 cabang olahraga, NTB 30 cabang olahraga, sedangkan DKI Jakarta berperan sebagai provinsi penyangga dengan 17 cabang olahraga.
Komposisi tersebut masih berpeluang berubah mengikuti pembahasan di KONI Pusat mengenai kemungkinan masuknya cabang olahraga baru seperti sambo, mixed martial arts (MMA), floorball, dan jujitsu. Setiap keputusan akan mempertimbangkan kesiapan venue, sumber daya manusia, serta kemampuan pembiayaan masing-masing daerah.
Percepatan persiapan ini menunjukkan bahwa PON 2028 bukan hanya agenda olahraga, tetapi juga momentum strategis untuk mendorong pembangunan daerah. Kehadiran infrastruktur baru, meningkatnya sektor pariwisata, bertumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta terbukanya lapangan kerja menjadi dampak ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat NTT.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Penyelesaian regulasi, kepastian pendanaan, pembangunan venue, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, KONI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan PON 2028.
Ia menambahkan dengan waktu persiapan yang semakin terbatas, langkah cepat Pemprov NTT membentuk PB PON dan menyusun Perda Keolahragaan menjadi fondasi penting agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal. Keberhasilan PON 2028 nantinya tidak hanya akan diukur dari suksesnya penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga dari kemampuan NTT memanfaatkan momentum ini sebagai penggerak pembangunan, peningkatan ekonomi, dan penguatan citra daerah di tingkat nasional.
