Prabowo Antar Indonesia Swasembada Beras, Usman Husin Suarakan Nasib Petani
Jakarta, SonafNTT-News.com. Pencapaian swasembada beras yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2025 menjadi sorotan publik nasional. Indonesia resmi tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2025—sebuah tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional. Keberhasilan ini pun menuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, saat dikonfirmasi wartawan senin, 6/1/2026 menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. Menurutnya, swasembada beras di era pemerintahan Prabowo merupakan hasil kerja keras kolektif lintas sektor, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga kebijakan strategis pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi capaian swasembada beras di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah hasil dari kerja keras banyak pihak. Namun, keberhasilan ini tidak boleh berhenti pada angka produksi semata. Negara wajib memastikan petani hidup sejahtera,”ujarnya
Usman menegaskan, secara konsep, swasembada beras menunjukkan bahwa kebutuhan pangan pokok nasional telah terpenuhi tanpa ketergantungan pada impor. Kondisi ini membuat Indonesia lebih terlindungi dari gejolak harga pangan global, krisis geopolitik, hingga gangguan rantai pasok internasional. Selain itu, swasembada juga membuka peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian nasional melalui perbaikan irigasi, distribusi pupuk yang tepat sasaran, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.
legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengingatkan bahwa swasembada tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian besar petani Indonesia masih bergelut dengan pendapatan rendah, kepemilikan lahan yang sempit, serta biaya produksi yang terus meningkat. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani kerap tidak stabil dan sering kali tidak mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan.
“Jika negara sudah swasembada, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan kita. Swasembada harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hasil panen petani terserap maksimal dengan harga yang adil, bukan justru menekan petani di hulu,” tegasnya.
Menurut Usman, tantangan utama pasca-swasembada adalah keberpihakan kebijakan negara kepada petani. Mulai dari penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang realistis, penguatan peran Bulog dalam menyerap gabah petani, hingga perlindungan dari praktik tengkulak dan permainan pasar.
About The Author
