Kupang, SonafNTT-News.com PT Pupuk Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembenahan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bersama Anggota DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, perusahaan pelat merah itu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi distributor dan pengecer pupuk bersubsidi di Hotel Harper Kupang, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah, BUMN, Anggota DPR RI Usman Husin distributor, dan pengecer untuk mengurai berbagai persoalan yang selama ini menghambat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Mulai dari kendala administrasi, distribusi antarpulau, hingga tantangan cuaca ekstrem yang kerap menghambat pasokan ke daerah kepulauan.
Sebanyak 43 perwakilan Pelaku Penyaluran Terdaftar Subsidi (PPTS) dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara peserta dari Rote Ndao dan Sabu Raijua belum dapat bergabung akibat kendala transportasi.
CEO Regional III PT Pupuk Indonesia, Eko Suroso, menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar kegiatan sosialisasi, melainkan wadah untuk menghimpun berbagai persoalan riil di lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif.
“Kami ingin mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi distributor dan pengecer agar dapat disiapkan skema yang tepat dalam mengoptimalkan penyerapan pupuk menjelang musim tanam, sekaligus memastikan ketersediaan stok untuk musim tanam berikutnya,” ujarnya.
Menurut Eko, seluruh masukan dari peserta akan menjadi bahan evaluasi agar penyaluran pupuk bersubsidi semakin tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan kebijakan teknis dalam distribusi pupuk merupakan langkah strategis untuk menutup celah penyimpangan.
“Penerima pupuk bersubsidi harus benar-benar sesuai dengan data. Tidak boleh ada pihak yang menerima hak orang lain. Karena itu, sistem distribusi terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar lebih akuntabel,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pupuk Indonesia juga memastikan stok pupuk bersubsidi di NTT dalam kondisi aman. Saat ini tersedia sekitar 8.000 ton, terdiri atas 4.500 ton pupuk Urea dan sisanya pupuk NPK, sebagai antisipasi kebutuhan petani menjelang musim tanam.
Sementara itu, Direktur Suply Chein PT Pupuk Indonesia, Robby Setya Budi Majid, menjelaskan bahwa perusahaan mendapat mandat pemerintah untuk menyalurkan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan distribusi tidak hanya bergantung pada perusahaan, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk distributor dan pengecer yang menjadi ujung tombak penyaluran kepada petani.
“Forum seperti ini sangat penting karena kami ingin mendengar langsung berbagai persoalan di lapangan. Masukan dari distributor menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada petani semakin baik,” katanya.
Di sisi lain, Anggota DPR RI Usman Husin mengapresiasi inisiatif PT Pupuk Indonesia yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum.
Sebagai anggota DPR RI yang juga terlibat dalam Panitia Kerja (Panja) Pupuk, Usman menilai kegiatan tersebut merupakan langkah konkret untuk menjawab aspirasi petani sekaligus memperkuat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi.
“Hari ini menjadi momentum yang sangat baik untuk berdiskusi mengenai manajemen dan distribusi pupuk bersubsidi. Petani adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi bangsa. Karena itu mereka harus mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk kepastian memperoleh pupuk tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dialog berlangsung dinamis ketika sejumlah distributor menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Ronny Nubatonis dari PPTS Bena mengungkapkan bahwa proses administrasi penyaluran secara berkelompok masih menjadi kendala karena adanya ketidaksesuaian dokumen yang berpotensi menjadi temuan dalam proses pemeriksaan.
Sementara itu, agen pupuk dari Rote Ndao, Mus Mooy, menyoroti persoalan distribusi ke wilayah kepulauan yang sangat dipengaruhi cuaca. Ia berharap stok pupuk dapat dikirim lebih awal sebelum musim hujan agar kebutuhan petani tetap terpenuhi meski transportasi laut terganggu.
Masukan tersebut mendapat perhatian serius dari jajaran PT Pupuk Indonesia dan DPR RI sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan sistem distribusi.
Melalui forum ini, PT Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan DPR RI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, distributor, dan pengecer guna memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Nusa Tenggara Timur.
