Jakarta, SonafNTT-News.com – Anggota DPR RI, Usman Husin, menyoroti belum meratanya pelaksanaan pasar murah beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai masih lebih banyak menyasar wilayah perkotaan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan dan wilayah pelosok, khususnya di Pulau Timor dan sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), justru masih membutuhkan intervensi pemerintah untuk memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Menteri Pendidikan dan jajaran kementerian terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).
Dalam forum tersebut, Usman menyampaikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang diterimanya menunjukkan distribusi pasar murah SPHP belum sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Berdasarkan fakta di lapangan, pasar murah lebih banyak dilakukan di wilayah perkotaan. Ke depan, saya mendorong agar program tersebut juga dilaksanakan di wilayah pedesaan, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Rote Ndao, Belu, Malaka, Sumba, dan Sabu,” ujarnya.
Menurut Usman, pemerataan distribusi pangan merupakan bagian penting dari upaya menjaga daya beli masyarakat, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok.
Ia menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah pelosok Timor yang belum merasakan manfaat berbagai program bantuan pemerintah secara optimal.
“Daerah-daerah pelosok di wilayah Timor banyak yang belum tersentuh bantuan. Bahkan kehidupan ekonomi masyarakat umumnya masih jauh dari harapan,” kata Usman.
Menanggapi hal tersebut mendapat perhatian pimpinan rapat. Menanggapi usulan itu, pimpinan Komisi IV DPR RI meminta agar masukan tersebut dicatat sebagai bahan tindak lanjut dan mendorong Bappenas segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di NTT, khususnya wilayah Timor.
Respons tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa aspirasi mengenai pemerataan distribusi beras SPHP mendapat perhatian dalam pembahasan di tingkat nasional.
Usman berharap kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya berorientasi pada kemudahan distribusi di wilayah perkotaan, tetapi juga memperhatikan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurutnya, keberhasilan program pangan nasional tidak hanya diukur dari stabilitas harga, melainkan juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat hingga ke pelosok.
Ia menambahkan, masyarakat di pedesaan memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pangan yang terjangkau. Karena itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat pemerataan pelaksanaan program pasar murah sehingga benar-benar menjangkau daerah yang selama ini masih minim akses.
Dengan langkah tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin berharap masyarakat di Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sumba, Sabu Raijua, dan wilayah pedalaman lainnya dapat merasakan manfaat nyata dari program stabilisasi pangan pemerintah
