RDP Komisi II DPR RI: Wagub NTT Tekankan Infrastruktur Perbatasan Harus Jadi Prioritas Nasional
Jakarta, SonafNTT-News.com. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menyuarakan persoalan krusial kawasan perbatasan negara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Wagub menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai kepentingan daerah semata, melainkan prioritas nasional.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Wagub Johni memaparkan kondisi riil perbatasan Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL) di wilayah NTT. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, jembatan, hingga akses layanan publik, masih menjadi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Kami terus mendorong pembangunan di kawasan perbatasan sebagai wujud kehadiran negara di beranda terdepan. Namun, keterbatasan fiskal daerah membuat kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat,” tegas Wagub Johni.
Tak hanya soal infrastruktur, Wagub NTT juga menyoroti belum tuntasnya penetapan batas wilayah negara pada sejumlah segmen, khususnya Unsurveyed Segment dan Unresolved Segment. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial dan persoalan kedaulatan jika tidak segera diselesaikan secara komprehensif oleh pemerintah pusat bersama kedua negara.
Agenda strategis lain yang turut disampaikan adalah belum ditetapkannya status NTT sebagai provinsi kepulauan, meskipun wilayah ini memiliki 609 pulau. Selain itu, Wagub mengusulkan alih status jalan provinsi menjadi jalan nasional serta meminta perhatian serius terhadap pembangunan kembali jembatan rusak di kawasan perbatasan.
“Perbatasan bukan halaman belakang negara. Jika wilayah perbatasan maju dan masyarakatnya sejahtera, maka kedaulatan negara akan semakin kuat,” ujarnya dengan nada tegas.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya penyusunan road map pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Ia juga mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera menuntaskan persoalan batas wilayah RI–RDTL.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT turut didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT, Viktor Manek, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda,
Hadir pula Kepala BPPD NTT, Maksi Nenabu, Kepala Badan Penghubung Pemprov NTT, Florida Taty Setyawati serta Kepala Bidang Anggaran BKAD Prov.NTT, Ronald Ampiran.
About The Author
