Kota Kupang, SonafNTT-News.com – Harapan untuk memiliki rumah yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman kini semakin terbuka melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) terus mempercepat pelaksanaan program tersebut. Sebanyak 917 unit rumah mendapatkan alokasi bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia.
Program ini menjadi angin segar bagi ratusan keluarga yang selama ini harus bertahan di tengah kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan hunian. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah dengan tipe 36. Bantuan ini diharapkan menjadi stimulus bagi masyarakat untuk bergotong royong mewujudkan rumah yang lebih layak ditempati.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PRKP Kota Kupang, Daud Nafi, mengatakan bahwa pelaksanaan program BSPS 2026 terus menunjukkan perkembangan positif.
Ia menguraikan bahwa dari total 917 unit rumah yang mendapatkan alokasi bantuan, sebanyak 52 unit telah selesai dibangun dengan progres mencapai 100 persen dan tersebar di enam kecamatan di Kota Kupang.
Sementara itu, sebanyak 120 unit rumah lainnya ditargetkan segera rampung pada pekan ini. Adapun rumah-rumah lainnya masih dalam tahapan distribusi material atau dropping untuk mendukung kelancaran proses pembangunan.
“Kami optimis minggu pertama bulan Desember semua pekerjaan sudah selesai,” ungkap Daud Nafi kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Rp20 Juta untuk Meningkatkan Kualitas Hunian Masyarakat
Bantuan sebesar Rp20 juta per rumah bukan sekadar angka dalam alokasi anggaran. Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal yang selama ini mengalami kerusakan pada bagian atap, lantai, maupun dinding.
Namun, tidak semua masyarakat dapat langsung menerima bantuan. Terdapat sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian PKP agar bantuan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
Persyaratan tersebut meliputi kepemilikan atau bukti legalitas lahan, seperti sertifikat tanah, kwitansi jual beli, maupun bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyebut, calon penerima juga harus masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah dengan kelompok kesejahteraan desil 1 sampai 4 serta memiliki rumah tidak layak huni.
Menurutnya, Penilaian kondisi rumah mengacu pada komponen ALADIN, yakni atap, lantai, dan dinding. Apabila salah satu dari ketiga komponen tersebut memenuhi kriteria kerusakan atau ketidaklayakan sesuai ketentuan, rumah dapat diusulkan untuk mendapatkan intervensi bantuan.
“Untuk program bedah rumah ini, pemerintah pusat memberikan alokasi 917 unit rumah. Ada persyaratan yang harus dipenuhi, terutama legalitas lahan, kategori masyarakat kurang mampu dan kondisi rumah yang tidak layak huni,” jelas Daud.
Gotong Royong Jadi Kunci, Pembangunan Sesuai Kebutuhan Warga
Berbeda dengan bantuan pembangunan rumah secara kontraktual, program BSPS mengedepankan prinsip swadaya masyarakat.
Artinya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Semangat gotong royong diharapkan mampu memperkuat manfaat bantuan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap rumah yang dibangun.
Dalam pelaksanaannya, material bangunan dari rumah lama yang masih layak digunakan dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembangunan rumah baru.
Dinas PRKP Kota Kupang juga melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi rumah dan kebutuhan pembangunan di lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga penggunaan bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap keluarga.
Daud menjelaskan, terdapat sejumlah warga yang bahkan sudah mulai menempati rumah hasil pembangunan karena rumah lama mereka sebelumnya telah dibongkar dan merupakan satu-satunya tempat tinggal yang dimiliki.
Tak Hanya Bedah Rumah, Pemkot Siapkan Lima Rumah Baru
Komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak juga diwujudkan melalui program pembangunan lima unit rumah baru bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Program yang bersumber dari alokasi anggaran APBD I tersebut berbeda dengan BSPS karena pelaksanaannya dilakukan secara kontraktual.
Setiap unit rumah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 90 juta dengan tipe bangunan 36.
Kehadiran program ini menjadi bentuk intervensi tambahan pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan rumah baru dan permanen.
Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat tidak hanya dilakukan melalui rehabilitasi rumah yang sudah ada, tetapi juga melalui pembangunan rumah baru bagi keluarga yang membutuhkan.
Rumah Korban Bencana di Belo Tuntas, Segera Diserahkan kepada Warga
Perhatian Dinas PRKP Kota Kupang juga menyasar masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana.
Khusus bagi warga di wilayah Belo yang terdampak bencana, Daud Nafi memastikan pekerjaan penanganan rumah telah selesai dilaksanakan.
Saat ini, pemerintah tinggal menyesuaikan jadwal dengan agenda Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, untuk melakukan penyerahan bantuan rumah kepada masyarakat terdampak.
Ia menyebut, Penyerahan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi warga untuk kembali menempati hunian yang lebih aman dan layak setelah mengalami musibah.
Dalam penanganan rumah terdampak bencana, termasuk kerusakan akibat angin puting beliung, Dinas PRKP selalu mengedepankan survey dan pendataan langsung ke lokasi.
Ia lanjut menyampaikan bahwa, Tim teknis melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi.
Sementara, besaran bantuan disesuaikan dengan hasil survei dan kebutuhan riil di lapangan. Sebagai contoh, apabila hasil pendataan menunjukkan kebutuhan rehabilitasi sebesar Rp5 juta, bantuan diberikan sesuai hasil verifikasi melalui rekening warga terdampak.Selain itu, Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, sementara tim dinas tetap melakukan pemantauan dan meminta laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Program peningkatan kualitas hunian masyarakat di Kota Kupang bukan baru dilaksanakan pada 2026.
Daud Nafi memaparkan, pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Kupang telah merehabilitasi sebanyak 25 unit rumah. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 28 unit pada Tahun Anggaran 2025.
Memasuki 2026, berbagai program perumahan kembali dilaksanakan, mulai dari penanganan rumah terdampak bencana, pembangunan lima rumah baru, hingga program BSPS dengan alokasi 917 unit dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan upaya berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Melalui percepatan program BSPS 2026, Dinas PRKP Kota Kupang optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada minggu pertama Desember 2026” ujarnya
Ia berharap, 917 unit rumah yang mendapatkan alokasi bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan membuka kesempatan bagi lebih banyak keluarga untuk menikmati hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
