Soroti Banjir Sumatera, Usman Husin Minta Menhut Fokus ke Korban, Hentikan Semua Izin Kehutanan, dan Jika Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur
Jakarta, SonafNTT-News.com. Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan memanas setelah Anggota DPR RI, Usman Husin, melontarkan kritik keras terkait penanganan bencana banjir besar yang melanda Sumatera dalam beberapa pekan terakhir. Usman menilai penjelasan Menteri Kehutanan tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan, terutama besarnya jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut.
Dalam forum Raker, Usman menegaskan bahwa Menteri Kehutanan seharusnya memprioritaskan penanganan daerah terdampak banjir dan bukan sekadar memberikan narasi tanpa tindakan konkret.
“Saya ikuti perjalanan Bapak Menteri waktu ke NTT. Sebagai wakil rakyat, saya minta Pak Menteri ke Mutis, tapi malah memilih ke Rote Ndao. Sekarang kejadian seperti di Sumatera terulang,” ujar Usman, Kamis (4/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Usman meminta Menteri Kehutanan melakukan refleksi besar-besaran atas bencana yang terjadi. Ia menilai bahwa berbagai izin kehutanan yang terus dikeluarkan justru memperburuk kondisi lingkungan dan mempercepat kerusakan hutan yang menjadi pemicu utama banjir besar.
“Hentikan semua izin, Dan Pak Menteri harus jelaskan, berapa tahun penanaman kembali harus dilakukan? Jangan lempar tanggung jawab ke pemimpin terdahulu. Kalau tidak mampu urus kehutanan, lebih baik mundur saja,” tegasnya di hadapan pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi IV.
Usman juga menyoroti kondisi di Tapanuli Selatan, di mana ia menyebut Menteri Kehutanan sempat menyatakan bahwa izin dihentikan, namun faktanya izin baru justru keluar pada November. Hal itu, menurutnya, membuktikan bahwa pernyataan Menteri tidak sejalan dengan realita di lapangan, terutama terkait pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, Usman yang merupakan anggota DPR RI dari dapil NTT II meminta Menteri Kehutanan untuk segera melakukan kerja nyata, khususnya di Aceh, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, yang menjadi wilayah terparah terdampak banjir.
Ia meminta agar semua komponen pemerintah, lembaga, dan pemangku kepentingan digerakkan untuk melakukan reboisasi massal di area-area yang telah gundul.
Menurutnya, langkah itu bukan hanya penting untuk memulihkan hutan, tetapi juga menjadi upaya menyelamatkan masyarakat dari bencana yang jika tidak ditangani dengan baik bisa kembali terjadi.
About The Author
