Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kupang Menurun 0, 05 %
Oelamasi, Sonaf NTT-News.com. Badan Pusat Statistik merupakan salah satu lembaga Vertikal yang memiliki peran strategis menyiapkan data sebagai rujukan dalam mendukung perencanaan dan Evaluasi mendukung peningkatan pembangunan daerah di segala aspek. Diketahui berdasarkan hasil survei terakhir angka kemiskinan Kabupaten Kupang mengalami penurunan 0, 05 %
Demikian keterangan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang Made Suantara saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, kamis 8/8/2024.
Made Suantara menguraikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat tahun ini rata-rata mengalami perubahan ( naik,red).Selain itu, harga penjualan yang beredar di masyarakat sudah stabil dan hingga saat ini belum ada gejolak berbeda dengan tahun kemarin harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng naik.
Menurutnya, survei yang dilakukan pada bulan maret 2024 dimana harga barang masih stabil. ”Rata-rata pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan, setiap Kepala keluarga per bulan mengeluarkan Rp.416.000, jadi kondisi ekonomi masih stabil.
Lebih lanjut dijelaskan, angka kemiskinan bersifat makro dan sampel yang digunakan per kecamatan namun proses perhitungan sampelnya tingkat kabupaten sedangkan garis kemiskinan tahun lalu meningkat dimana pengeluaran setiap bulan per orang Rp.370.000, berbeda pengeluaran per bulan sekarang 420.000, selanjutnya dilakukan perhitungan yang detail untuk menentukan seseorang masuk kategori miskin atau sebaliknya.
Sementara Statistisi Ahli Pertama Tonny Arief Juniarta, S.Tr, menerangkan bahwa ada beberapa survey yang rutin dilaksanakan setiap tahun yakni survei sosial ekonomi nasional dan survei angkatan kerja nasional. untuk survei Ekonomi Nasional (Susenas) output utamanya mengetahui angka kemiskinan.
“Survei susenas memiliki indikator tertentu dan sejumlah dimensi yang bertujuan agar kegiatan di lapangan mendapatkan data yang valid dan sebagai rujukan perencanaan pembangunan daerah ” ungkapnya
Ia menegaskan data kemiskinan dari hasil survei biasa digunakan pemerintah sebagai bahan evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah dalam pengentasan kemiskinan.
Ia juga menerangkan ada juga sakernas lebih fokus terhadap angka pengangguran dan sebagai contoh dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Pemkab juga menggunakan data BP.”Data-data yang ada sebagai bahan kajian untuk membuat rencana sebuah kebijakan.(Mf/SN).
About The Author
