Wakil ketua Komisi V DPRD NTT Soroti Lambatnya Realisasi Anggaran Pendidikan NTT: 2,5 Triliun Baru Terserap 55 Persen
Kupang, SonafNTT-News.com. Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, menyoroti kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait rendahnya realisasi anggaran tahun 2025. Hingga 31 Oktober 2025, dari total alokasi anggaran sebesar Rp2,5 triliun, realisasi baru mencapai 55,33 persen, atau masih menyisakan lebih dari Rp1 triliun yang belum terserap.
Hal tersebut disampaikan Winston Rondo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT yang membahas Evaluasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
“Kita tinggal dua bulan lagi menuju akhir tahun. Pertanyaannya, sejauh mana Dinas Pendidikan sanggup merealisasikan program dan target yang telah ditetapkan? Anggaran besar ini harus dimanfaatkan secara optimal,” tegas Winston Rondo, Selasa (4/11/2025).
Winston menjelaskan bahwa dari total dana tersebut, dana BOS dikelola langsung oleh sekolah-sekolah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 140 miliar serta tunjangan guru ditangani oleh pemerintah pusat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tetap bertanggung jawab memastikan serapan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Winston poin kedua yang disoroti yakni pengelolaan makanan bagi atlet di Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) yang disebut sempat dikeluhkan publik karena mutu makanan rendah.
“Kami sudah minta penjelasan. Dinas menyebut masalah itu terjadi pada September, dan penyedia makanan sudah diberi teguran. Namun tetap harus diawasi secara ketat agar tidak terulang,” ujarnya.
Sambungnya, point ketiga adalah proses rekrutmen atlet SKO harus diperbaiki karena ditemukan dugaan kuat adanya unsur subjektivitas dalam pemilihan atlet. DPRD minta Dinas memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan profesional.
Lebih lanjut, Winston Rondo menekankan pentingnya inovasi pendidikan berbasis data, sejalan dengan program unggulan Gubernur NTT “One School One Product” (OVOV).
“Setiap sekolah harus punya produk unggulan sesuai potensi daerahnya. Ini bisa menjadi langkah nyata membangun kemandirian sekolah sekaligus menambah nilai ekonomi bagi peserta didik,” tandasnya.
Komisi V DPRD NTT juga menyoroti bantuan bagi siswa kurang mampu yang dinilai belum merata. Dari total anggaran Rp3 miliar untuk 1.250 siswa, ternyata setelah diverifikasi, bantuan tersebar terlalu luas sehingga hanya sedikit siswa di tiap sekolah yang menerima manfaatnya.
“Kami minta skemanya diperbaiki agar bantuan benar-benar menyentuh sasaran utama — siswa miskin dan berprestasi,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menyatakan bahwa secara umum pelaksanaan program berjalan baik, termasuk pengelolaan makanan atlet.
“Setiap atlet mendapat tiga kali makan per hari dengan anggaran Rp50.000 per orang. Memang sempat ada keluhan pada September, tetapi untuk Oktober sudah kami perbaiki,” ungkap Ambrosius.
Ia menambahkan bahwa serapan anggaran saat ini sudah mencapai 55 persen, dan pihaknya optimistis mencapai 100 persen pada akhir tahun.
“Masukan dari Komisi V kami jadikan catatan penting. Kritik itu wajar dan membantu kami untuk terus berbenah,” pungkasnya
About The Author
