Disnakertrans NTT Belum Maksimal Serap Anggaran 2025, DPRD: Masih Ada Rp215 Miliar Mengendap
Kupang,SonafNTT-News.com. Sorotan tajam datang dari Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota DPRD NTT, Kasimirus Kolo, menilai kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTT belum menunjukkan performa maksimal dalam penyerapan anggaran tahun 2025.
Hingga awal November—dua bulan menjelang tutup tahun—tercatat sisa anggaran sebesar Rp215 miliar yang belum terserap, sementara realisasi pendapatan baru mencapai 74 persen dan belanja hanya 58 persen.
“Anggaran sudah ada, tapi belum dibelanjakan maksimal sesuai program kerja. Ini menandakan kemampuan perencanaan dan eksekusi masih perlu ditingkatkan,” tegas Kasimirus Kolo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disnakertrans dan Dinas Sosial, Rabu (4/11/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya daya serap anggaran dan lambatnya pelaksanaan program di lapangan, padahal Disnakertrans merupakan salah satu instansi strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam hal penyiapan tenaga kerja dan program transmigrasi.
Kasimirus juga menyampaikan pandangan senada dengan rekannya, Muhammad Ansor, yang sebelumnya menyoroti rendahnya kinerja beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Disnakertrans.
Disebutkan, UPTD Layanan Kesehatan Pekerja baru mencapai realisasi 51 persen, sementara UPTD Pelatihan Tenaga Kerja hanya 38 persen.
“Ini sangat memprihatinkan, karena justru bidang pelatihan tenaga kerja adalah jantung dari Disnakertrans. Kalau serapan anggaran pelatihan rendah, artinya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan juga terhambat,” ujar Kasimirus.
Namun, ia juga memberikan apresiasi terhadap Rumah Sakit Jiwa (RSJ) NTT yang berhasil meningkatkan realisasi anggarannya hingga Rp3,6 miliar. “Ini menunjukkan adanya komitmen kerja yang baik dan patut diteladani,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Nakertrans dan Transmigrasi NTT, Sylvia R. Peku Djawang menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya perbaikan internal dan memperkuat kolaborasi antar staf untuk mendorong optimalisasi program.
“Kami terus berupaya memperkuat pelayanan publik dan menyukseskan program prioritas tahun 2025. Untuk pelatihan, memang ada efisiensi anggaran di kabupaten/kota, sehingga sebagian peserta belum bisa mengikuti pelatihan sesuai target,” jelas Selfi.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPRD NTT atas masukan dan kritik yang diberikan. “Kami jadikan ini motivasi untuk berinovasi dan mempercepat realisasi program ke depan,” ujarnya.
About The Author
