RSUD Prof. W.Z. Yohanes Belum Mandiri, DPRD NTT: Anggaran 196 Miliar Baru Terserap 49,72 %
Kupang, SonafNTT-News.com. Sorotan tajam kembali mengarah pada RSUD Prof. W.Z. Yohanes Kupang, rumah sakit terbesar milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi V DPRD NTT, Kasimirus Kolo, menilai kinerja rumah sakit tersebut belum menunjukkan arah kemandirian yang semestinya, meski sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan RSUD Prof. W.Z. Yohanes, Rabu (5/11/2025), Kasimirus mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya serapan anggaran rumah sakit tersebut, realisasi anggaran di akhir Oktober baru mencapai 49, 72 %,sementara realisasi BLUD hanya 61 persen atau sekitar Rp 96 miliar dari Dari total Rp 196 miliar.
“Semakin besar anggaran yang diberikan, mestinya semakin terlihat hasil dan kualitas layanan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, realisasi rendah dan kemandirian belum tampak,” tegas Kasimirus.
Kasimirus juga menyoroti ketergantungan RSUD Prof. W.Z. Yohanes pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia membandingkan kondisi NTT dengan sejumlah rumah sakit di Provinsi Jawa Timur, yang menurutnya telah berhasil menjadi BLUD murni tanpa sokongan dana daerah.
“Kami pernah kunjungan ke Jawa Timur. Rumah sakit di sana sudah BLUD murni, tak lagi bergantung pada APBD. Bahkan setiap tahun mereka bisa mengurangi anggaran daerah. Sementara di NTT, anggaran untuk RSUD justru meningkat terus,” ujarnya.
Ketua Fraksi Nasdem itu menilai, ketergantungan terhadap APBD menandakan masih lemahnya manajemen dan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan kesehatan. Ia menegaskan, rumah sakit harus berani berinovasi dan mengembangkan unit layanan yang produktif agar bisa berdiri di atas kaki sendiri.
“BLUD seharusnya dikelola profesional, transparan, dan memiliki target kemandirian yang terukur. Kalau setiap tahun tetap bergantung pada APBD, ini namanya belum mandiri,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Prof. W.Z. Yohanes Kupang, dr. Stefanus Soka, mengakui bahwa pihaknya masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai kemandirian penuh. Namun, sejumlah langkah strategis tengah disiapkan untuk memperkuat kinerja layanan dan meningkatkan pendapatan.
“Kami terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mendorong RSUD Prof. W.Z. Yohanes menjadi rumah sakit yang lebih mandiri. Salah satu fokus kami adalah memperbaiki sistem pengelolaan parkir dengan menggandeng pihak profesional,” jelas Stefanus.
Ia juga memaparkan bahwa kontribusi pasien umum terhadap pendapatan rumah sakit baru mencapai 2 persen, padahal rumah sakit yang sehat secara keuangan semestinya memiliki pendapatan dari pasien umum di atas 25 persen.
Selain itu, pihaknya juga tengah menjalankan program “Merajut Sehat”, yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Program ini kami jalankan bersama lintas sektor seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kesehatan. Warga yang tidak punya BPJS akan langsung didaftarkan dan otomatis mendapat perlindungan saat berobat,” tambah Stefanus.
About The Author
