DPRD NTT Minta Hentikan Pengiriman TKI Tanpa Keterampilan: “Jangan Lagi Kirim Mayat ke NTT”
Kupang, SonafNTT-News.com. pengiriman tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mencuat dan memantik reaksi keras dari Anggota DPRD NTT, Inosensius Fredy Mui. Ia menegaskan, sudah saatnya Pemerintah Provinsi NTT menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri apabila tidak memiliki keterampilan yang teruji.
Pernyataan tegas itu disampaikan Fredy Mui menyusul banyaknya laporan masyarakat tentang kasus tenaga kerja asal NTT yang pulang dalam keadaan meninggal dunia, serta meningkatnya jumlah korban akibat pengiriman tenaga kerja tanpa kesiapan kompetensi.
“Kita tidak bisa terus membiarkan masyarakat kita dikirim tanpa keterampilan yang layak, lalu pulang tinggal nama. Jangan lagi kirim mayat ke NTT,” tegas Fredy Mui kepada awak media usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Nakertrans dan Transmigrasi dan Dinas Sosial, Rabu (5/11/2025).
Fredy Mui menilai bahwa selama ini pengiriman tenaga kerja dari NTT ke luar negeri masih jauh dari kata siap. Banyak calon pekerja yang diberangkatkan tanpa pelatihan keterampilan yang memadai, bahkan tidak melalui proses verifikasi dan pembekalan standar.
“Kalau kita tidak menyiapkan tenaga kerja dengan baik, angka pengangguran terdidik akan semakin tinggi. Kalau hal ini terus dibiarkan, maka kampus hanya menjadi tempat transit menuju pengangguran yang sebenarnya,” ujarnya lantang.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengambil langkah berani dan cepat dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI yang belum memiliki keterampilan dan sertifikasi resmi.
Ia juga menilai perlunya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan lembaga pelatihan kerja agar setiap tenaga kerja asal NTT memiliki skill yang diakui secara nasional dan internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Fredy Mui juga menyoroti lemahnya peran kampus dan Balai Latihan Kerja (BLK) di NTT yang menurutnya belum produktif dan tidak dikelola secara optimal.
“Banyak BLK tidak produktif, tidak ada mentor berpengalaman, dan tidak dikelola secara serius. Padahal lembaga-lembaga itu semestinya menjadi benteng terakhir sebelum masyarakat kita dikirim ke luar negeri,” jelasnya.
Ia menegaskan, BLK di setiap kabupaten dan kota harus dikelola dengan sistem profesional dan memiliki target terukur. Selain itu, pemerintah harus memastikan adanya mentor berpengalaman dan tenaga pelatih berkualitas agar para pekerja siap bersaing di pasar kerja global.
“Kita butuh tenaga kerja yang terampil, bukan hanya berani berangkat. Harus ada kerja terukur, target yang jelas, dan pelibatan lintas sektor sesuai bidang keahlian,” tambahnya.
NTT selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi penyumbang tenaga kerja terbesar ke luar negeri, terutama ke Malaysia, Timur Tengah, dan sejumlah negara Asia Tenggara. Namun, banyak kasus memilukan yang menimpa pekerja asal daerah ini — mulai dari kekerasan, eksploitasi, hingga kematian.
Seruan Fredy Mui ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah agar tidak menjadikan pengiriman TKI sebagai solusi instan untuk mengatasi pengangguran, melainkan mendorong penciptaan tenaga kerja berkualitas dan mandiri di dalam negeri.
“Kita harus ubah paradigma. Jangan bangga jadi daerah pengirim tenaga kerja, tapi jadilah daerah pencetak tenaga profesional. Itu baru pembangunan manusia yang sesungguhnya,” tegasnya.
About The Author
