Komisi III DPRD NTT ‘Bedah’ Realisasi Pajak 2025, Target Pendapatan 2026 Jadi Prioritas
Kupang, SonafNTT-News.com. Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat strategis dengan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Pendapatan & Aset Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, untuk membahas realisasi pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 serta target pendapatan 2026. Rapat berlangsung di Ruang Komisi III, Senin (19/1/2026).
Pantayan media, Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, Yohanes De Rosari, SE, didampingi Wakil Ketua Komisi III Kristoforus Loko, S.Fil, dan Sekretaris Komisi Drs. Refafi Gah, SH., M.Pd.
Dalam pembahasan, Komisi III menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap realisasi pajak dan retribusi 2025, mengingat sektor pendapatan daerah menjadi salah satu pilar utama untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Kita harus memastikan setiap target pendapatan daerah tercapai, karena ini langsung berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat,” tegas Yohanes De Rosari.
Sejumlah anggota dewan memberikan catatan kritis terkait pencapaian target pajak dan retribusi di sektor-sektor strategis, termasuk sektor kesehatan, pertanian, dan peternakan. Mereka meminta agar optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya mengandalkan sektor tradisional, tetapi juga memaksimalkan potensi baru melalui inovasi dan digitalisasi sistem pajak.
Rapat ini menegaskan bahwa target pendapatan daerah 2026 menjadi prioritas Komisi III, tidak hanya sebagai angka statistik, tetapi sebagai instrumen penguatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT.
Ia menegaskan dengan langkah evaluasi dan perencanaan strategis ini, DPRD NTT berharap pendapatan daerah dapat berjalan optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga pembangunan di provinsi berbasis kepulauan ini dapat semakin merata dan tepat sasaran.
About The Author
