Atribut AHY yang Dibakar bukan Milik Partai & Tindakan Spontanitas Terhadap Keputusan DPP Demokrat

Kupang,sonafntt-news.com.-Buntut pembakaran bendera dan atribut Partai Demokrat dan AHY di Kantor DPD Demokrat NTT, Selasa (4/1/2022) lalu, sejumlah simpatisan Demokrat pendukung Jeriko dilaporkan ke Polres Kupang Kota oleh salah satu kader Demokrat  Tercatat laporan tersebut bernomor : STTLP/012/I/2022/SPKT POLRES KUPANGKOTA.Diketahui bahwa atribut tersebut bukan  milik Partai Demokrat dan aksi tersebut merupakan murni spontanitas terhadap  keputusan DPD Demokrat terkait    hasil Musda Demokrat NTT,ujar simpatisan Jeriko,kamis 6 januari 2021.

Menyikapi laporan tersebut, Ketua BPOKK DPC Partai Demokrat Kota Kupang, Ferdinand Pello yang juga juru bicara simpatisan Jeriko, kepada awak media, Kamis (6/1/2022) mengatakan aksi pembakaran atribut Demokrat yang dilakukan adalah aksi spontan para kader dan simpatisan Demokrat yang kecewa karena keputusan Ketum AHY ternyata bertentangan hasil Musda IV DPD Demokrat NTT. “Kami adalah warga sah rumah besar Demokrat NTT yang selama ini berjuang bersama Jeriko di Kota Kupang dan seluruh NTT menilai bahwa Ketum AHY melanggar prinsip-prinsip demokrasi, tidak melihat hasil Musda,” kata Ferdinand. 

Lebih lanjut, ia mengatakan atribut yang dibakar adalah simbol dari protes keras pendukung Jeriko atas keputusan yang tidak adil dari Ketum AHY dan DPP Demokrat. “Ini konflik dalam tubuh keluarga besar Demokrat NTT, bukan intervensi dari kader partai lain sebagaimana keterangan pers DPP Demokrat. Jangan mengalihkan isu tentang keputusan  yang diambil AHY lalu berusaha menyampingkan yang lain  dengan menyebut pihak  lain,” tambah Ferdinand. 

Soal laporan polisi yang dilayangkan salah satu kader demokrat, Ferdinand menguraikan bahwa laporan tersebut salah alamat. Pasalnya, yang disangkakan adalah Pasal 406 KUHP. “Pertanyaannya barang itu milik siapa? Kalau barang itu milik kepunyaan kami sendiri, maka laporan tersebut tidak benar dan kami akan laporkan balik. Yang berhak melapor harus Pak Jeriko, karena Jeriko yang punya gedung dan yang beli bendera dan atribut yang ada. Semua ini miliknya Jeriko.,” kata Ferdinand.

Sementara itu, Ketua  Simpatisan Demokrat untuk Jeriko, Herison Arianto Kore menambahkan pihaknya tidak gentar dan takkan mundur selangkah pun untuk berjuang bersama Jeriko. “Kami ini tidak gampang diancam oleh laporan polisi yang dibuat-buat oleh salah satu kader demokrat dan Kami terus akan melakukan protes keras dan kampanye melawan AHY dan Demokrat di NTT. Kami tidak main-main dengan sikap kami ini,” kata Herison.

Ia menambahkan, sebagai simpatisan Jeriko akan meminta Jeriko untuk memilih mundur dari Partai Demokrat karena perjuangan dan pengorbanannya selama di Demokrat telah dikhianati oleh Ketum AHY sendiri. 

Terpisah, kuasa hukum Simpatisan Demokrat NTT Pendukung Jeriko, John D. Rihi kepada wartawan menilai DPD Demokrat mengambil langkah yang salah untuk mempidanakan para simpatisan Jeriko.

Pengacara kondang yang akrab disapa John ini menyampaikan laporan polisi yang dilayangkan salah satu  kader Demokrat NTT  sangat tidak berdasar. Menurutnya, para simpatisan disangkakan melanggar Pasal 406 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali (seluruh) atau sebagiannya milik orang lain, dihukum penjara selama 2 tahun 8 bulan.” 

Menurut John Rihi, pasal tersebut menekankan apabila barang tersebut milik orang lain, baru bisa menjadi pidana. 

Menurutnya, jika atribut partai itu milik Jeriko, maka yang berhak melapor adalah Jeriko, sebab dirinya adalah orang yang dirugikan. Oleh karena itu, laporan yang dilakukan  sangat tidak tepat, . “Kalau barang itu milik kepunyaannya sendiri, yah tidak dihukum, dan yang melapor itu juga bisa dilapor balik mereka, kenapa membuat laporan yang tidak benar atau laporan bohong,” ungkapnya.

John menyampaikan, atribut partai yang dibakar tidak diatur dalam Undang-undang, terkecuali lambang negara seperti bendera pusaka merah putih dan logo garuda. “Jadi walaupun faktanya ada lambang Demokrat yang dibakar, itukan tentu pasalnya akan lari ke 406 tentang pengrusakan, tetapi syarat dalam 406 itu adalah bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain,” terang John Rihi. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *