Dari Sungai Rusak hingga Feri Terbengkalai, Komisi IV DPRD NTT Desak Aksi Cepat Pemerintah
Kupang, SonafNTT-News.com. Serangkaian persoalan mendesak mulai dari sungai yang merusak lahan pertanian warga hingga layanan pelabuhan yang tak beraturan, mendorong Komisi IV DPRD NTT untuk mendesak pemerintah segera bertindak. Dalam kunjungan kerja ke Dusun 45, Desa Sumlili dan Pelabuhan ASDP Bolok, Komisi IV menilai bahwa kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut telah memasuki tahap darurat.
Ana Waha Kolin, Sekretaris Komisi IV dari Fraksi PKB, rombongan DPRD menemukan bahwa banjir tahunan menyebabkan kerusakan parah pada aliran sungai, memperlebar badan sungai dan menggerus lahan pertanian, terutama milik petani bawang merah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“Warga berharap ada pemasangan bronjong, tapi setelah kami tinjau langsung, justru dibutuhkan normalisasi total sungai. Kalau ini dibiarkan, bukan cuma lahan, tapi penghidupan warga bisa hilang,” tegas Ana kepada awak media di ruang Komisi IV DPRD NTT,Rabu 15/10/2025
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir perwakilan dari Dinas PUPR dan ESDM Provinsi NTT, yang langsung diminta menindaklanjuti keluhan warga dan menghentikan aktivitas tambang ilegal yang memperparah kerusakan lingkungan.
“Kami tak bisa hanya duduk di ruang rapat dan dengar laporan. Fakta di lapangan jauh lebih parah. Ada kerusakan ekologis yang sistematis dan tak ditangani,” tambah Ana.
Kondisi yang tak kalah memprihatinkan ditemukan di Pelabuhan ASDP Bolok, tempat di mana peti jenazah masih harus ditempatkan di area yang sama dengan penumpang umum, tanpa ruang khusus atau fasilitas doa.
“Ini bukan sekadar pelayanan tak beraturan, ini menyangkut rasa hormat terhadap kemanusiaan. Kita butuh ruang jenazah yang layak, bukan perlakuan semacam ini,” ujar Ana, dengan nada tegas.
Komisi IV juga menyoroti sejumlah rute pelayaran penting yang sudah lama tidak beroperasi, seperti Kupang-Ende dan Kupang-Naekliu, akibat terbatasnya armada feri.
Menambah daftar keprihatinan, Komisi IV mengungkap rencana pemindahan kapal feri berkapasitas besar dari NTT ke Sumatera Utara, padahal kapal tersebut sangat dibutuhkan warga NTT, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Kami akan perjuangkan agar kapal ini tetap di NTT. Kapal itu bisa angkut 1.000 penumpang – sangat dibutuhkan. Kalau dipindahkan, warga NTT akan makin terpinggirkan,” ujar Ana.
Komisi IV berencana menyusun laporan resmi dan merekomendasikan langkah-langkah konkret dalam pertemuan lintas komisi dengan Komisi III DPRD NTT, yang membidangi perhubungan, serta melakukan advokasi ke Kementerian Perhubungan RI.
Sejumlah warga Dusun 45 menyambut baik kehadiran Komisi IV, namun berharap kunjungan ini diikuti dengan langkah nyata.
“Kami sudah terlalu lama dengar janji. Kalau kali ini serius, kami harap pemerintah langsung eksekusi. Jangan tunggu ada korban baru bergerak,” ujar seorang petani yang lahannya nyaris habis tergerus sungai.
About The Author
