Dialog Bersama Rakyat, Pemprov NTT Terima Aspirasi Mahasiswa Soal Tunjangan DPR, TPPO, dan Geothermal
Kupang, Sonaf NTT-News.com. Ribuan mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Cipayung Plus, BEM, OKP, serta berbagai organisasi kemasyarakatan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi NTT. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara rakyat dan pemerintah, yang mempertemukan suara-suara kritis dengan telinga-telinga yang bersedia mendengar.
Isu-isu strategis baik nasional maupun lokal menjadi sorotan dalam aksi ini. Di antaranya adalah tuntutan atas kenaikan tunjangan DPR RI, desakan terhadap penanganan serius kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta polemik seputar proyek geothermal di wilayah NTT.
Yang menarik dan jarang terjadi, seluruh jajaran pimpinan daerah diantaranya Gubernur NTT Melki Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Ketua DPRD Emi Nomleni, pimpinan fraksi, anggota dewan, hingga Forkopimda — meninggalkan ruang kantor dan berdiri sejajar di hadapan massa. Momen ini menjadi simbol kuat bahwa pemerintahan tidak sedang bersembunyi di balik tembok birokrasi, tetapi hadir langsung menyerap denyut aspirasi masyarakat
Pantauan media, Tiga poin strategis yang disuarakan dalam Aksi Damai yakni
1. Tunjangan DPR: Suara Protes dari Mahasiswa dan masyarakat menyuarakan kekecewaan atas kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Mereka menilai hal tersebut sebagai bentuk ketimpangan dan tidak etis.
2. Perdagangan Orang (TPPO): Luka Lama yang Belum Sembuh TPPO kembali menjadi isu krusial yang diangkat. Banyak tenaga kerja asal NTT menjadi korban perdagangan manusia, dengan kasus-kasus tragis yang berulang.
3. Geothermal: Antara Manfaat dan Ancaman Proyek geothermal di beberapa titik di NTT menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek ini.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Gubernur Melki menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat dan menjadi bagian dari pembahasan nasional.Selain itu, Gubernur menegaskan komitmen pemprov untuk memperketat pengawasan dan menjamin bahwa proses migrasi tenaga kerja ke luar daerah berlangsung aman dan legal sedangkan sangat mendukung proyek yang memberi manfaat, namun siap menghentikan proyek yang terbukti merusak lingkungan atau merugikan masyarakat.
Pertemuan langsung antara massa aksi dan pimpinan pemerintah menandai babak baru dalam praktik demokrasi di NTT. Tidak ada pagar pembatas, tidak ada barikade aparat — hanya ruang terbuka untuk orasi, curahan hati, dan tanggapan langsung dari pemangku kebijakan. Suasana tetap kondusif hingga akhir, ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama sebagai simbol persatuan.
Gubernur Melki menyampaikan bahwa “aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti di jalanan, tetapi harus masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan.”
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kemurnian perjuangan dari infiltrasi pihak-pihak yang ingin menunggangi gerakan untuk kepentingan pribadi atau politik.
About The Author
