Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemda TTU Gelar Evaluasi & Koordinasi Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2021
Kefamenanu,sonafntt-news.com Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten TTU melakukan beberapa langkah strategis dan salah satunya melakukan evaluasi dan koordinasi lintas sektor untuk melakukan percepatan penyerapan APBD Tahun 2021.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati TTU. yang dihadiri oleh Pj.Sekretaris Daerah TTU Fransiskus B.Fay, S.Pt, M.Si, Asisten Administrasi Umum Drs. Raymundus Thaal, Kepala BKAD Bonefasius Ola Kia,SE dan dan dihadiri seluruh Kelapa Perangkat Daerah,Rabu 9 Juni 2021.
Wakil Bupati TTU Drs.Eusabius Binsasi dalam arahannya mengatakan bahwa rapat evaluasi yang digelar merupakan salah satu agenda strategis untuk meningkakan pembangunan daerah dan hal ini akan terlihat pada kinerja dari setiap SKPD dengan mengacu terhadap ketentuan yang berlaku dan hal yang perlu diperhatikan bersama yakni realisasi belanja daerah keadaan sampai akhir Bulan Mei 2021 baru mencapai 16,27% dan untuk mendorong percepatan belanja daerah dibutuhkan kerja sama yang baik dari antara staf dan pimpinan dari setiap SKPD agar tujuan yang dicapai memberikan dampak produktif bagi masyarakat dan khususnya di TTU.
Sementara Kepala BKAD Bonefasius Ola Kia, SE dalam pemaparan materi saat rapat evaluasi berlangsung menjelaskan tentang struktur APBD Tahun 2021 dan berbagai perubahan serta penyesuaian yang terjadi sebagai sebuah keharusan dan seiring adanya perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat terutama berkaitan dengan pandemic covid-19. Selain itu perubahan dan penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menampung tambahan anggaran yang baru diterima dari pemerintah pusat di awal Tahun 2021 mengingat APBD Tahun 2021 telah ditetapkan pada akhir Tahun 2020 yang lalu.
Bonefasius Ola Kia lanjut menguraikan, realisasi PAD Tahun 2021 adalah 24,51% dari Rp 63.713.279.488. Sedangkan realisasi belanja sampai keadaan 31 Mei 2021 sebesar 16.27 % dari target belanja sebesar Rp 1.055.690.317.998.
Sementara beberaa permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yang masih tergolong rendah antara lain : Kegiatan fisik yang dianggarkan dalam OPD pelaksanaannya masih menunggu selesainya kegiatan review dari APIP. Ketidaktepatan perencanaan anggaran kas pada OPD sehingga menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan yang sebenarnya bisa dilaksanakan pada triwulan I dan II Keterlambatan proses pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa pada OPD.
Mantan Dirjen Bimas Katolik RI menegaskan kepada seluruh SKPD agar membangun kerja sama yang baik dengan seluruh pihak dengan melakukan kerja-kerja konkrit mendukung penyerapan anggaran dan harus mengacu pada aturan yang berlaku.(Dk/SN).
About The Author
