daerah

Dukung Percepatan Swasembada Pangan, BBWS NTT Siap Kerjakan Empat Paket Pekerjaan Irigirasi Dan Sumur Bor

Kupang, Sonaf NTT-News.com. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Prabawo Subianto, Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS) Nusa Tenggara Timur siap mengerjakan Empat Paket pekerjaan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan mendukung Ketahanan Pangan sekaligus melakukan percepatan Pelaksanan Program Swasembada Pangan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semua usulan pekerjaan yang berkaitan dengan irigasi diakomodir oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan mendukung agenda Ketahanan Pangan “

Demikian keterangan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, saat di konfirmasi awak media di ruang kerja, Senin 17/3/2025. Turut mendampingi Kepala BBWS, Kepala Tata Usaha Balai Wilayaj Sungai Kresentius B.M.R.Lake, SE, MM, dan
Frengki Welkis, kabid Pembangunan.

Parlinggoman Simanungkalit menguraikan bahwa Program Ketahanan Pangan merupakan salah satu agenda Prioritas Presiden Prabawo Subianto dan hal ini sudah dicanangkan sejak awal dilantik dimana menargetkan tahun 2028 namun melalui Kebijakan terbaru Presiden meminta agar segera dilakukan swasembada secepatnya.

”Kalau tahun ini dan paling lambat awal tahun depan di lakukan swasembada akan jauh lebih baik oleh karena itu anggaran dari APBN di fokuskan terhadap Infrastruktur yang mendukung Ketahanan Pangan” ungkapnya.

Menurutnya, semua pekerjaan irigasi Tahun 2025 diakomodir dimana ada empat paket yang akan di kerjakan dan untuk memperkuat apa yang di sampaikan Bapak Gubernur NTT dan Bapak Presiden RI saat pertemuan bersama Menteri Pertanian kami mengajuhkan tambahan dana 350 Miliar. Selain itu, usulan terbaru kami juga menambah Empat paket pekerjaan dengan nilai anggaran 190 Miliar untuk pekerjaan irigasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.

Ia lanjut menjelaskan, saat melakukan pertemuan bersama dengan Bapak Gubernur (kamis 6/3/2025) dimana Penanganan Stunting menjadi salah satu agenda prioritas karena angka Stunting di NTT cukup tinggi dengan presentase 37 % dan ke depan akan dilakukan berbagai kerja inovatif untuk menurunkan angka stunting dan targetnya sampai 25 % karena salah satu faktor yang berpengaruh terhadap angka stunting yakni akses terhadap Air Minum dan Air Bersih. Selain itu, usulan tambahan kegiatan kami yakni membangun 25 Unit Sumur Bor dan Rehat 100 sumur Bor yang berkaitan langsung dengan air bersih dan air minum untuk masyarakat yang bertujuan terhadap penguatan ketahanan pangan ke arah yang lebih baik.

Adapun lokasi untuk pembangunan sumur bor yakni Kabupaten Timor Tengah Utara dan Rote Ndao masing masing 2 unit, dan rencana akan juga di alokasikan untuk Sabu Raijua dan Flores.

Kami berharap sumur bor yang akan di berikan harus sesuai permintaan masyarakat dan selanjutnya dilakukan kajian untuk memastikan ketesediaan cekungan air tanah, dan dampak sosial harus di tangani Kabupaten.(Mf/ SN).

Kami berharap upaya ini bisa membantu pemerintah Provinsi NTT untuk menurunkan angka Stunting dan sejalan dengan komitmen bersama untuk nenurunkan angka Stumting kami juga menghimbau agar embung-embung yang sudah kami bangun kiranyanya di manfaatkah dengan efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

“ warga bisa memanfaatkan lahan di sekitar embung untuk kegiatan produktif seperti menananam Sayur, usaha ternak sapi, dan hal yang mendasar dari stunting adalah melakukan langkah konkrit untuk mengatasi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pemprov NTT agar menyiapkan skema yang tepat melalui usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga ke depan masyarakat bisa menyediakan asupan gisi yang sehat bagi pertumbuhan anak-anak, kesehatan ibu hamil, bayi dan balita “ pungkasnya

Sementara berkaitan dengan efisiensi anggaran merupakan salah satu kebijakan namun apa yang di sampaikan pemerintah pusat sebenarnya fokus kegiatan saat ini mengalami perubahan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan sejumlah agenda besar dari pemerintah pusat seperti Program Makan Bergisi Gtatis, dan Holding Compani yang tentunya memerlukan dana yang sangat besar sedangkan untuk BWS kami optimalkan anggaran yang ada untuk memperkuat ketahanan pangan

“ Anggaran yang di setujui tahun 2024 1,7 Triliun namun setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang masuk hanya 1 Triliun bahkan anggaran yang final sampai saat ini baru 300 Miliar” ungkapnnya.

About The Author