Fraksi Demokrat Minta Reformasi Anggaran Pemprov NTT: Ubah Belanja Konsumtif Jadi Pembangunan Produktif
Kupang, SonafNTT-News.com. Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerukan reformasi total kebijakan anggaran daerah tahun 2026. Fraksi menilai arah belanja Pemerintah Provinsi masih terlalu konsumtif dan birokratis, sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Renny Marlina Un, SE., MM., dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Jumat (31/10/2025). Dalam pandangan umumnya terhadap Kebijakan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Renny menegaskan bahwa struktur belanja NTT harus segera dirombak agar benar-benar berpihak pada rakyat.
“Anggaran daerah bukan hanya untuk membayar gaji dan perjalanan dinas. Setiap rupiah APBD harus menjadi energi pembangunan, bukan beban birokrasi,” tegas Renny
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Renny Un menerangkan bahwa Berdasarkan Nota Keuangan APBD 2026, total belanja daerah NTT direncanakan sebesar Rp 5,38 triliun, dengan porsi belanja operasi mencapai Rp 4,435 triliun (82%), sedangkan belanja modal hanya Rp 184,4 miliar (3,4%).
Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal daerah masih berorientasi konsumtif dan belum sepenuhnya produktif.
Fraksi Demokrat menilai, alokasi yang timpang ini tidak sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang inklusif.
“Kalau 70 persen anggaran habis untuk urusan pegawai dan operasional, lalu kapan rakyat merasakan manfaat APBD” tegas Anggota DPRD NTT asal Dapil TTS
Ia juga menyoroti rendahnya serapan belanja modal 2025, yang hingga akhir Oktober baru mencapai 30,43%. Hal ini dinilai sebagai sinyal lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi antar-OPD.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2026 harus diarahkan untuk mendorong pembangunan produktif, terutama pada sektor yang berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.
“NTT tidak bisa maju kalau hanya menghabiskan anggaran untuk administrasi. Kita butuh investasi publik, bukan sekadar pengeluaran rutin,” ujar Renny.
Fraksi Demokrat juga mengusulkan kenaikan porsi belanja produktif minimal 10% dari total APBD dalam dua tahun ke depan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi desa, dan peningkatan layanan publik.
Selain mendorong peningkatan belanja produktif, Fraksi Demokrat meminta Pemprov NTT melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja pegawai.
Menurut Fraksi Demokrat, belanja aparatur harus ditekan agar ruang fiskal bisa digunakan untuk program prioritas masyarakat.
Fraksi juga mendorong penerapan anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), agar setiap OPD bertanggung jawab atas hasil nyata yang dicapai, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Untuk memastikan anggaran benar-benar tepat sasaran, Fraksi Demokrat meminta pemerintah provinsi memperkuat sistem pengawasan dan transparansi publik.
Renny menyarankan penerapan e-reporting dan audit publik digital agar masyarakat dapat ikut mengawasi setiap proyek pembangunan.
“Keterbukaan bukan ancaman, tapi jaminan bahwa uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dalam penutup pandangannya, Fraksi Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Provinsi. Reformasi anggaran dianggap sebagai langkah penting menuju NTT yang lebih mandiri, produktif, dan berkeadilan.
“NTT hanya akan maju jika kita berani mengubah pola lama. Dari belanja konsumtif ke pembangunan produktif — dari birokrasi yang gemuk ke pelayanan yang cepat dan berdampak,” pungkas Renny Marlina Un.
About The Author
