Fraksi PKB: APBD NTT 2026 Harus Jadi Instrumen Percepatan Pembangunan dan Dorong Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan
Kupang, SonafNTT-News.com. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen nyata percepatan pembangunan di daerah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat NTT.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKB, Marselinus A. Ngganggus, ST, dalam rapat paripurna DPRD NTT saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat 31/10/2025.
Marselinus Menguraikan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan alat strategis untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi rakyat NTT.
“APBD harus berpihak pada kepentingan rakyat. Anggaran bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari komitmen pemerintah untuk membangun NTT yang tangguh dan mandiri,” tegasnya di hadapan forum sidang paripurna.
Dalam laporannya, Fraksi PKB menyoroti rencana Pendapatan Daerah NTT Tahun 2026 sebesar Rp5,61 triliun, yang terdiri atas Dana Transfer Rp2,81 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,8 triliun.
Selisih antara keduanya hanya Rp19,27 miliar atau sekitar 0,01%, angka yang dinilai sangat tipis dan menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan lokal.
“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Provinsi untuk lebih inovatif dalam menggali potensi daerah. Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat, apalagi dalam kondisi fiskal nasional yang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Anggota DPRD NTT dapil Kota Kupang
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kontribusi mereka terhadap PAD semakin signifikan.
Dalam aspek belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp5,38 triliun, Fraksi PKB menegaskan bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Langkah itu mencakup pembangunan infrastruktur pertanian, modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk dan benih, serta dukungan pembiayaan petani dan nelayan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi beras atau jagung, tetapi juga soal memastikan petani dan nelayan NTT hidup sejahtera. Infrastruktur pertanian harus diperkuat agar NTT tidak terus bergantung pada pasokan pangan dari luar,” tegas Marselinus.
Fraksi PKB DPRD NTT menilai, kebijakan fiskal 2026 harus mampu mengintegrasikan program ketahanan pangan dengan pembangunan pedesaan, sehingga dampak ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.
Selain sektor pangan, Fraksi PKB juga mendorong pemerintah menjaga alokasi anggaran wajib untuk pendidikan dan kesehatan.
Marselinus menyoroti masih banyaknya sekolah SMA/SMK di NTT yang menggunakan bangunan darurat, serta pentingnya peningkatan kualitas guru dan sarana pendidikan.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKB menekankan perlunya peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program “Cek Kesehatan Gratis (CKG)” diharapkan dapat terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya.
Fraksi PKB juga mengingatkan agar strategi pembiayaan APBD dijalankan secara prudent dan berkelanjutan, dengan menjaga rasio utang daerah dalam batas aman.
“Pembiayaan daerah harus diarahkan untuk investasi yang produktif, bukan konsumtif. BUMD dan BLUD perlu menjadi katalis pembangunan, bukan beban fiskal,” jelas Marselinus.
Selain itu, pemerintah diminta memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM melalui berbagai skema bantuan dan subsidi bunga kredit.
Menutup pandangan umum Fraksi, PKB menyatakan dukungan penuh terhadap alokasi dana cadangan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028, yang akan dianggarkan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2026.
“PON bukan hanya ajang olahraga, tetapi momentum untuk membangkitkan semangat daerah dan mempromosikan potensi NTT di kancah nasional,” kata Marselinus
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PKB menegaskan bahwa APBD 2026 harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat daya tahan NTT menghadapi tantangan fiskal nasional.
“NTT harus berdiri di atas kaki sendiri. APBD 2026 harus menjadi alat untuk mempercepat pembangunan, menekan kemiskinan, dan memastikan setiap warga merasakan manfaat dari uang rakyat yang dikelola pemerintah,” pungkas Marselinus.
About The Author
