Kupang, SonafNTT-News.com – Agenda pemekaran Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kembali menjadi sorotan publik. Aspirasi yang telah lama diperjuangkan masyarakat ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Fraksi Partai Golkar, Dr. Ince DP.Sayuna, M.Hum, M.Km
Ince Sayuna secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten TTS di bawah kepemimpinan Bupati dalam mendorong agenda pemekaran wilayah. Menurutnya, pemekaran merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah TTS.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa perjuangan pemekaran TTS bukanlah agenda baru. Aspirasi ini telah lama digaungkan dan membutuhkan keseriusan serta konsolidasi seluruh pemangku kepentingan agar dapat diwujudkan melalui mekanisme yang berlaku.
“Agenda pemekaran Kabupaten TTS sudah lama digalakkan. Pemekaran tentunya dimulai dari Amanatun, kemudian Amanuban. Selain itu, yang dilakukan saat ini adalah politik wilayah dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, legislatif, tokoh masyarakat, tokoh adat, NGO, maupun Forum Kerukunan Umat Beragama,” ungkap Ince Sayuna kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Batas Wilayah Menjadi Kunci, Jangan Sampai Menghambat Pemekaran
Ince Sayuna mengingatkan bahwa salah satu persoalan penting yang harus diselesaikan secara serius adalah pembagian dan penegasan batas wilayah antara Amanatun dan Amanuban.
Menurutnya, kondisi geografis sejumlah wilayah yang berdekatan dan beririsan membutuhkan kajian yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia mencontohkan wilayah Oinlasi dan sejumlah wilayah Amanatun yang secara geografis berdekatan dengan kawasan Amanuban. Karena itu, penentuan batas wilayah tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, melainkan harus berdasarkan kajian topografi, administrasi pemerintahan, kondisi sosial masyarakat, serta kesepakatan bersama.
Ince menegaskan bahwa seluruh pihak harus memiliki satu visi dan semangat yang sama. Kesepakatan mengenai batas wilayah menjadi fondasi penting sebelum proses selanjutnya diajukan kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.
TTS Jangan Terus Tertinggal, Amanatun dan Amanuban Perlu Kesempatan Mandiri
Lebih jauh, Ince Sayuna menilai bahwa pemekaran TTS sudah menjadi kebutuhan yang patut diperjuangkan secara serius, terutama dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan membutuhkan kemudahan dalam mengakses berbagai pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Saya kira semua daerah sudah mekar, tinggal TTS. Untuk menjawab kebutuhan dan pendekatan pelayanan masyarakat, oleh karena itu TTS saatnya harus mekar sehingga Amanatun bisa mandiri, baik dalam hal APBD maupun infrastruktur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pengalaman masyarakat dari wilayah Nuapin yang harus menempuh perjalanan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemekaran dapat diwujudkan, Amanatun dan Amanuban diharapkan memiliki kesempatan untuk mengelola potensi daerah, menyusun prioritas pembangunan, serta mengembangkan pelayanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.
Ia menegaskan bahwa pemekaran diharapkan bukan sekadar menghasilkan daerah administratif baru, tetapi menjadi pintu masuk bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“ Saya dukung penuh langkah Bupati TTS untuk pemekaran karena ke depan akan sangat membantu masyarakat dari aspek pelayanan publik, sumber daya manusia, kesehatan, membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat lokal, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur air, serta sektor peternakan dan pertanian,” ujarnya.
