daerah

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Minta Pemprov NTT Segera Memperbaiki Kualitas Jalan Oenenas Binafun, Amfoang Tengah.

Kupang,sonafntt-news.com.   Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD   meminta kepada Pemerintah Provinsi  NTT segera memperbaiki atau meningkatkan mutu jalan Oenenas Binafun di Kecamatan Amfoang Tengah kabupaten Kupang dimana jalan tersebut memiliki posisi yang sangat strategis  untuk menghubungkan wilayah Matpunu Noebesi Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan harapan memudahkan akses transportasi bagi warga setempat  sesuai kebutuhan yang ada.Permintaan tersebut disampaikan oleh Juru bicara Fraksi PKB  DPRD NTT  Yohanes Rumat, SE saat rapat dengar pendapat terhadap penyampaian laporan Keuangan atas rancangan Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah  Provinsi NTT tahun 2022 dan empat  rancangan  Peraturan Daerah Provinsi NTT yang masing-masing, diantaranya pengelolaan keuangan daerah, Ranperda  perubahan keempat atas peraturan daerah  Provinsi NTT No.9 Tahun 2009 tentang penyertaan modal daerah pada PT. Pembangunan Daerah, Ranperda penyertaan modal daerah pada PT.Penjamin kredit  daerah dan ranperda perubahan ketiga  atas peraturan daerah Provinsi NTT No.8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum,kamis 11/11/2021.Yohanes Rumat  dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai keluhan  masyarakat Kabupaten Kupang terutama di Jalan Oenenas  Kecamatan Amfoang Tengah, oleh karena itu kami fraksi PKB meminta agar Pemprov NTT segera memperbaiki atau meningkatkan mutu jalan pada wilayah tersebut sehingga kedepan membuka akses jalan termasuk membantu warga mengambil  hasil pertanian maupun potensi lainnya yang memiliki  ekonomi guna menunjang kehidupan masyarakat.”Kami minta adanya kerja yang baik terutama dinas teknis terkait untuk benar-benar memperhatikan  kualitas Jalan  di Kecamatan Amfoang Tengah” ungkapnya.

Fraksi   PKB dalam kesempatan itu meminta Pemprov NTT untuk segera  meningkatkan mutu jalan Silu Oemofa di wilayah Kabupaten Kupang, karena kondisi jalan tersebut dalam keadaan rusak berat dan segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna percepatan pembangunan jembatan Termanu karena akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat di wilayah Amfoang yang dapat terisolir pada saat musim hujan, apabila belum di selesai dikerjakan dalam bulan desember.

Fraksi PKB DPRD NTT pada saat paripurna berlangsung juga menyoroti  tentang kualitas pembangunan jalan yang dikerjakan  oleh Pemprov NTT pada 22 Kabupaten/Kota dimana kita perlu menyepakati bersama sebelum  akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT harus dituntaskan yang sebelumnya dalam pembahasan anggaran disepakati bersama  untuk melakukan pinjaman  daerah dari pihak ketiga dan  target dari pinjaman harus memiliki fungsi tanggung jawab yakni menyelesaikan semua pekerjaan jalan Provinsi yang tersebar pada 22 Kabupaten/kota.

Menurut Juru bicara Fraksi PKB dalam tahap I Tahun 2020  pembangunan jalan provinsi terlihat dengan baik seperti panjang jalan mulai berubah, kualitas jalan dari lapen menjadi hotmix namun bukan berarti fungsi pengendalian dan pengawasan dari pemprov dan DPRD NTT selesai bahkan lebih disayangkan   atau lebih susah dari sebelumnya jika pembangunan jalan diberikan kepada kontraktor yang tidak bertanggung jawab,sebuah contoh berkaitan dengan proses tender dan biasanya kontraktor pemenang proyek  yang dianggap memenuhi syarat dengan penawaran pagu anggaran paling rendah namun tidak memberikan jaminan untuk mempertanggungjawabkan kualitas pembangunan jalan.

Sambungnya, secara kasuistis pemenang tender proyek karena penawaran rendah kualitas pekerjaan dipertanyakan, dipertanyakan dalam hal proses kelengkapan material tidak sesuai, panjang dan lebar jalan tidak sesuai.Selain itu, banyak fakta menunjukkan  jalan baru dikerjakan 1-2 tahun mulai rusak dan ini adanya dugaan kuat apakah pemerintah dan kontraktor tidak serius mengurus pemerintah  dalam arti mengambil untung dalam pembangunan jalan, adanya dugaan kontraktor tidak memperhatikan kualitas pekerjaan, ataukah  dugaan yang dilakukan secara terencana dan  sistematis tentu akan membuat pemerintah dan rakyat semakin menderita maka jika terjadi demikian maka harus diusut  tuntas.

“Langkah solusi yang  diambil Gubernur yakni segera memanggil   Kadis PUPR NTT dan kontraktor  untuk pertanggungjawaban kualitas pembangunan jalan provinsi yang tersebar pada 22 Kabupaten/Kota dan jika tidak dilakukan maka pinjaman daerah yang ada sesungguhnya menambah problem baru di tengah masyarakat dan bahkan menambah masalah bagi gubernur berikut” tegasnya. (SN).

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *