Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Minta Pemprov NTT Segera Memperbaiki Kualitas Jalan Oenenas Binafun, Amfoang Tengah.
Kupang,sonafntt-news.com. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD meminta kepada Pemerintah Provinsi NTT segera memperbaiki atau meningkatkan mutu jalan Oenenas Binafun di Kecamatan Amfoang Tengah kabupaten Kupang dimana jalan tersebut memiliki posisi yang sangat strategis untuk menghubungkan wilayah Matpunu Noebesi Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan harapan memudahkan akses transportasi bagi warga setempat sesuai kebutuhan yang ada.Permintaan tersebut disampaikan oleh Juru bicara Fraksi PKB DPRD NTT Yohanes Rumat, SE saat rapat dengar pendapat terhadap penyampaian laporan Keuangan atas rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi NTT tahun 2022 dan empat rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT yang masing-masing, diantaranya pengelolaan keuangan daerah, Ranperda perubahan keempat atas peraturan daerah Provinsi NTT No.9 Tahun 2009 tentang penyertaan modal daerah pada PT. Pembangunan Daerah, Ranperda penyertaan modal daerah pada PT.Penjamin kredit daerah dan ranperda perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi NTT No.8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum,kamis 11/11/2021.Yohanes Rumat dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai keluhan masyarakat Kabupaten Kupang terutama di Jalan Oenenas Kecamatan Amfoang Tengah, oleh karena itu kami fraksi PKB meminta agar Pemprov NTT segera memperbaiki atau meningkatkan mutu jalan pada wilayah tersebut sehingga kedepan membuka akses jalan termasuk membantu warga mengambil hasil pertanian maupun potensi lainnya yang memiliki ekonomi guna menunjang kehidupan masyarakat.”Kami minta adanya kerja yang baik terutama dinas teknis terkait untuk benar-benar memperhatikan kualitas Jalan di Kecamatan Amfoang Tengah” ungkapnya.
Fraksi PKB dalam kesempatan itu meminta Pemprov NTT untuk segera meningkatkan mutu jalan Silu Oemofa di wilayah Kabupaten Kupang, karena kondisi jalan tersebut dalam keadaan rusak berat dan segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna percepatan pembangunan jembatan Termanu karena akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat di wilayah Amfoang yang dapat terisolir pada saat musim hujan, apabila belum di selesai dikerjakan dalam bulan desember.
Fraksi PKB DPRD NTT pada saat paripurna berlangsung juga menyoroti tentang kualitas pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Pemprov NTT pada 22 Kabupaten/Kota dimana kita perlu menyepakati bersama sebelum akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT harus dituntaskan yang sebelumnya dalam pembahasan anggaran disepakati bersama untuk melakukan pinjaman daerah dari pihak ketiga dan target dari pinjaman harus memiliki fungsi tanggung jawab yakni menyelesaikan semua pekerjaan jalan Provinsi yang tersebar pada 22 Kabupaten/kota.
Menurut Juru bicara Fraksi PKB dalam tahap I Tahun 2020 pembangunan jalan provinsi terlihat dengan baik seperti panjang jalan mulai berubah, kualitas jalan dari lapen menjadi hotmix namun bukan berarti fungsi pengendalian dan pengawasan dari pemprov dan DPRD NTT selesai bahkan lebih disayangkan atau lebih susah dari sebelumnya jika pembangunan jalan diberikan kepada kontraktor yang tidak bertanggung jawab,sebuah contoh berkaitan dengan proses tender dan biasanya kontraktor pemenang proyek yang dianggap memenuhi syarat dengan penawaran pagu anggaran paling rendah namun tidak memberikan jaminan untuk mempertanggungjawabkan kualitas pembangunan jalan.
Sambungnya, secara kasuistis pemenang tender proyek karena penawaran rendah kualitas pekerjaan dipertanyakan, dipertanyakan dalam hal proses kelengkapan material tidak sesuai, panjang dan lebar jalan tidak sesuai.Selain itu, banyak fakta menunjukkan jalan baru dikerjakan 1-2 tahun mulai rusak dan ini adanya dugaan kuat apakah pemerintah dan kontraktor tidak serius mengurus pemerintah dalam arti mengambil untung dalam pembangunan jalan, adanya dugaan kontraktor tidak memperhatikan kualitas pekerjaan, ataukah dugaan yang dilakukan secara terencana dan sistematis tentu akan membuat pemerintah dan rakyat semakin menderita maka jika terjadi demikian maka harus diusut tuntas.
“Langkah solusi yang diambil Gubernur yakni segera memanggil Kadis PUPR NTT dan kontraktor untuk pertanggungjawaban kualitas pembangunan jalan provinsi yang tersebar pada 22 Kabupaten/Kota dan jika tidak dilakukan maka pinjaman daerah yang ada sesungguhnya menambah problem baru di tengah masyarakat dan bahkan menambah masalah bagi gubernur berikut” tegasnya. (SN).