Kasimirus Kolo Desak Biro Tatapem NTT: Pembagian Beasiswa Harus Transparan, Banyak Mahasiswa Kurang Mampu Belum Terlayani
Kupang, SonafNTT-News.com. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai NasDem, Kasimirus Kolo, mendesak Biro Tata Pemerintahan (Tatapem) Setda NTT agar menerapkan mekanisme pembagian beasiswa secara adil dan transparan di seluruh perguruan tinggi di NTT.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Tatapem, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (4/11/2025).
Anggota DPRD NTT Kasimirus Kolo Minta Biro Tatapem Tata Setda Provinsi NTT Pembagian beasiswa harus adil di setiap universitas di NTT, mekanisme harus transparan kepada publik karena banyak keluarga kurang mampu sangat membutuhkan dana untuk menunjang pendidikan Anak.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD NTT Kasimirus Kolo menyampaikan bahwa bantuan beasiswa dari Biro Kesra sekarang beralih ke Biro Tata Pemerintahan sangat membantu mahasiswa yang latar belakang orang tua berasal dari keluarga kurang mampu untuk penulisan Proposal, SKripsi,
“Dalam RDP berlangsung Kasimirus Kolo mempertanyakan mekanisme bantuan beasiswa dan bantua beasiswa harus dikelola secara transparan dimana kuatnya harus adil bagi seluruh Universitas di NTT dan sesuai penjelasan bapak Kepala Biro Tata Pemerintahan untuk 2025 sudah selesai oleh karena itu saya mendorong Biro Tata Pemerintahan harus menganggarkan untuk 2026 guna menjawab harapan masyarakat termasuk anggaran untuk mahasiswa kedokteran secara akademik mampu namun orangtuanya penghasilan rendah (kurang mampu,red) sehingga bisa dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan “ujarnya
Kasimirus menilai, sejauh ini pembagian beasiswa terkesan tertutup dan belum menyentuh banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Padahal, menurutnya, bantuan pendidikan sangat vital untuk menunjang masa depan generasi muda NTT, terutama bagi mahasiswa yang berprestasi namun terkendala ekonomi.
“Bantuan beasiswa harus dikelola secara transparan. Jangan hanya terpusat di beberapa universitas saja. Semua kampus di NTT berhak mendapatkan akses yang sama,” tegas Kasimirus dalam rapat tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa informasi mengenai program beasiswa dari Biro Tatapem kurang tersosialisasi dengan baik ke publik. Banyak mahasiswa baru mengetahui adanya program bantuan pendidikan saat pembahasan anggaran berlangsung di DPRD.
“Di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang, pemerintah wajib menyampaikan program-programnya secara jelas dan terbuka. Kalau anggaran sudah ada tapi tidak dijalankan maksimal, maka akan menimbulkan sisa lebih pembiayaan (Silpa) di akhir tahun,” lanjut Kasimirus.
Selain menyoroti beasiswa, legislator asal Partai NasDem itu juga meminta agar program kepemudaan dan pemberdayaan masyarakat disampaikan secara terbuka agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Ia menekankan pentingnya paparan kinerja yang lengkap dan terukur — mulai dari rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga hambatan dan solusi.
“Kita ingin agar setiap realisasi kegiatan dipaparkan secara detail, supaya DPRD dan publik tahu apa yang sudah dijalankan, dan bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan NTT, Alexander Rihi, menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran beasiswa sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
“Semua usulan kami proses dan diteruskan ke Bapak Gubernur untuk mendapat persetujuan. Kami hanya mengawal mekanisme sesuai ketentuan keputusan berada di kepala daerah Sedangkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran sudah disalurkan melalui OPD terkait,” kata Alexander.
About The Author
