Ketua Fraksi Golkar TTU, Minta BPJS Kesehatan Harus Kreatif Untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan & Kepuasan Publik
Kefamenanu,sonafntt-news.com.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis yang kreatif dan Inovatif sesuai kondisi dan kebutuhan cabang dengan tujuan dasar meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan peserta bahkan memberikan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten TTU,Agustinus Tulasi, SH, saat ditemui di Kantor BPJS Kabupaten TTU, Rabu, 29/7/2020.
Agustinus Tulasi menjelaskan bahwa BPJS sebagai salah satu lembaga publik yang memberikan jaminan sosial bagi masyarakat harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab secara baik dengan mengacu terhadap UU No.40 thn 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan UU no 24 thn 2011 tentang Badan penyelenggara jaminan sosial sehingga memberikan manfaat yang kontributif dan edukatif bagi masyarakat serta sebagai bukti nyata mendukung peningkatan pelayanan publik di NTT termasuk di Bumi Binmafo.
Saya sebagai putra daerah dan sekaligus Anggota DPRD TTU meminta agar BPJS memperbaiki managemen internal dengan prinsip meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat karena fakta menunjukan adanya banyak keluhan terhadap karena proses pelayanan BPJS yang belum maksimal sesuai harapan publik.
Selain itu, banyak warga di kabupaten ini yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah desa dan kabupaten agar warga bisa terlayani secara menyeluruh tanpa diskriminasi di pedesaan. Sama halnya pemerintah senang melihat warganya menderita ketika jatuh sakit. Oleh karena itu saya mengharapkan peran aktif pihak BPJS memberikan sosialisasi ke masyarakat khususnya desa pedalaman di TTU bahkan masih ada warga yang mengeluh karena belum peroleh layanan kartu BPJS.
Sementara khusus warga Biboki yang kurang mampu secara ekonomi dan belum memperoleh layanan kartu BPJS silahkan datang langsung ke kantor BPJS dan saya selaku Anggota DPRD TTU siap memfasilitasi sesuai kebutuhan dengan harapan warga bisa mengakses dan mudah mendapatkan layanan kesehatan jika pada saat tertentu membutuhkan.Disamping itu, Saya tidak inginkan adanya diskriminasi bantuan terhadap masyarakat kecil yang tak berdaya.
Anggota DPRD dua periode itu lanjut menjelaskan bahwa hari ini saya ke kantor BPJS dengan membawa beberapa warga masyarakat dari kecamatan Biboki Feotleu dan Anleu, untuk memperoleh layanan kartu BPJS secara online.
Mereka datang menemui saya sambil mengeluh seolah bukan warga Negara Indonesia, dan merasa takut jika sakit karena harus mengeluarkan biaya pengobatan dengan harga mahal. Rata-rata mereka adalah petani kecil di desa, yang merasa cemas bila sakit,karena tidak mampu bayar biaya rumah sakit,ungkapnya
Politisi Partai Golkar menambahkan bahwa sesuai ketentuan BPJS bersubsidi untuk kelas III bersumber dari APBN dan APBD sehingga dibutuhkan sosialisasi dan peran aktif pemerintah desa dan puskesmas, agar semua warga masyarakat memperoleh akses layanan BPJS.Selain itu harus adanya penertiban data dalam pembuatan kartu BPJS sehingga tidak menyulitkan warga saat membutuhkan pelayanan.
Lanjut Agustinus, Anggaran kegiatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada program upaya kesehatan masyarakat dari pos belanja langsung pada unit organisasi Dinas Kesehatan, khusus sub unit organisasi beberapa puskesmas di wilayah Biboki yakni Puskesmas Manumean Sebesar Rp.148.225.741,00, Puskesmas Ponu Rp.707.526.252,00, yang realisasi 381.702.000,00, Puskesmas Lurasik 385.129.936,00, dan Puskesmas Kaubele 420.869.832,00 realisasinya hanya 417.507.883,00
Sementara untuk Puskesmas Oenopu 204.118.106,00 realisasinya melebihi target yaitu sebesar 212.331.306,00. Berdasarkan data yang ada puskesmas yang lain harus mengambil pengalaman dan menjadikan Puskesmas Oenopu sebagai contoh untuk kegiatan selanjutnya.
Dalam kesempatan itu mantan aktivis PMKRI St.Fransiskus Xaverius Cabang Kupang mengapresiasi kinerja dokter, medis dan para medis di Puskesmas Oenopu karena penyerapan anggaran dana Kapitasi JKN melampaui target anggaran 2019. Semoga menjadi cambuk bagi puskesmas lainnya.
Ia menegaskan melalui ketersediaan anggaran dari APBD setiap tahun untuk kegiatan Kapitasi JKN semoga seluruh puskesmas di Kabupaten TTU dapat merealisasikan secara maksimal dan untuk tahun 2020 total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 33.158.888.800,00.
Dari anggaran senilai 33.158.888.800,00.lebih tersebut, terdapat anggaran senilai 1.500.000.000,00 untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin di seluruh kecamatan TTU, namun realisasinya tahun 2019 hanya mencapai 46,16 %.Presentase ini menunjukan bahwa target yang diharapkan sangat minim dan harus adanya evaluasi secara tuntas mengenai kinerja Dinas Kesehatan TTU bahkan seharusnya turun dan gunakan sistem sistem jemput bola, bukan tinggal diam
Dinas kesehatan sampai jaringan puskesmas seharusnya memiliki rencana kinerja yang terstruktur, tersistematis dan masif serta memiliki data akurat termasuk masyarakat tidak berkemampuan secara ekonomis.
Hal ini tentu harus diperhatikan dan control oleh seluruh pihak agar pihak terkait dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan mengutamakan pelayanan publik bahkan di bidang kesehatan menjadi salah satu sektor vital yang harus diprioritaskan karena kesehatan memiliki nilai yang sangat berharga dan menjadi penentu utama dalam mendukung kelangsungan hidup seseorang bahkan dalam hidup bermasyarakat,tuturnya .(MF/SN).
About The Author
