Ketua Fraksi Golkar TTU,Minta PLT Dinas Kadis LHD Agar Lebih Bijak Ambil Keputusan Apalagi Berkaitan Dengan Nasib Tenaga Kontrak Daerah

Kefamenanu,sonafntt-news.com.Pelaksana Tugas Dinas Lingkungan Hidup (LHD) Kabupaten Timor Tengah Utara diminta agar lebih bijak dalam menjalankan tugas yang dipercayakan apalagi berkaitan dengan kebijakan pemberhentian nasib orang khususnya tenaga kontrak daerah yang selama ini bekerja pada dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU.

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Agustinus Tulasi,SH saat di temui oleh awak media di ruang kerjanya,Sabtu 25/7/2020.

Agustinus Tulasi menjelaskan bahwa sebagai pemimpin yang baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah harus mengacu terhadap ketentuan SOP yang berlaku sehingga memberikan dampak positif dan berkelanjutan untuk peningkatan pembangunan daerah termasuk pada dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU.Selain itu para tenaga kontrak daerah harus diberikan reward atau penghargaan bukan mengambil langkah pemberhentian sepihak dan secara terang menabrak aturan UU Ketenagakerjaan.

Hal ini berkaitan dengan nasib hidup para pekerja bahkan di tengah pandemi covid-19 yang sedang mewabah mengancam derajat hidup manusia dan sungguh sangat memprihatinkan.

Mereka ini saya amati setiap hari kerja dengan sungguh dan wajah kota kefamenenanu sebagai “Ume Naek Ume Mese “terlihat cantik dan asri. Ini berkat ketekunan dan kedisiplinan serta tanggungjawab mereka selaku petugas kebersihan dalam Pemerintahan Kabupaten TTU bukannya bersyukur dan senang atas prestasi para pekerja, malah beri sanksi atas kebijakan sepihak. Mereka itu adalah rakyat TTU yang memiliki kompetensi untuk mengabdi bagi kemajuan daerah.

Politisi Partai Golkar TTU itu menegaskan dan menyarankan agar Plt.dinas LHD segera mengakomodir kembali nasib para pekerja kontrak yang diberhentikan tidak sesuai syarat-syarat pemberhentian tenaga kerja sesuai UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pemberhentian tenaga kontrak pada sebuah lembaga memiliki mekanisme dan alasan-alasan tentu dan sebagai warga negara yang baik apalagi sebagai pejabat publik wajib hukumnya menjalankan aturan sesuai ketentuan yang berlaku,ungkapnya.

Anggota DPRD TTU dua periode menambahkan Negara sedang perang melawan peningkatan angka pengangguran, malah Dinas Lingkungan Hidup TTU memberhentikan atau merumahkan 34 orang tenaga kontrak daerah secara sepihak yang selama ini mengabdi hanya untuk mempertahankan hidup mereka bersama keluarga di tengah wabah covid-19. Ini termasuk pelanggaran HAM berat (genoside) terhadap kejahatan kemanusiaan.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar Bupati TTU memperhatikan kinerja Plt. LHD TTU agar dalam menjalankan tugas benar-benar sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, dalam penempatan pejabat yang membidangi sebuah SKPD harus memperhatikan segala aspek baik kemampuan Sumber Daya Manusia sesuai bidang ilmu dan pengalaman dalam memimpin sehingga dalam mengambil kebijakan dapat dianalisis secara komprehensif dan akuntabel.

Lanjut mantan Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang St.Fransiskus Xaverius menjadi pemimpin itu harus memiliki “sense of belonging and sense of responsibility” agar tidak terjadi “human error and obscur libel”dan menjadi pemimpin harus siap melayani dan mengutamakan kepentingan umum sehingga benar-benar memberikan manfaat bahkkan sebagai orang Binmaffo yang taat akan nilai -nilai budaya dalam mengambil sebuah kebijakan tentu sadar apa yang harus ia dilakukan tanpa mengurangi esensi dasar dari sebuah ketentuan yang berlaku. ungkapnya.(Tim/SN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *