Komisi IV DPRD NTT Desak Pertamina Benahi Kelangkaan BBM dan LPG, GMKI Soroti Krisis Energi di NTT
Kupang, SonafNTT-News.com. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) kembali memicu keresahan besar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta sulitnya masyarakat mendapatkan LPG subsidi menjadi potret nyata krisis energi yang kini menekan kehidupan warga. Kondisi tersebut akhirnya menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD NTT yang mendesak Pertamina segera mengambil langkah cepat dan konkret sebelum situasi semakin memprihatinkan.
Desakan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD NTT bersama Pertamina, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agen LPG Kota Kupang, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta organisasi kepemudaan dari Rote Ndao dan Timor Tengah Selatan (TTS), yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD NTT, Senin (25/05/2026).
RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa GMKI yang sebelumnya menyoroti kelangkaan BBM dan LPG di berbagai wilayah NTT. Dalam forum itu, suara mahasiswa dan organisasi kepemudaan terdengar lantang meminta pemerintah dan Pertamina tidak lagi membiarkan masyarakat menjadi korban dari buruknya distribusi energi.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, SH, didampingi Ketua Komisi IV Patrianus Lali Wolo dan Wakil Ketua Komisi IV Obet Naitboho, serta dihadiri anggota Komisi IV lainnya. Suasana rapat berlangsung panas ketika berbagai pihak saling menyampaikan keluhan, kritik, hingga tuntutan solusi atas persoalan yang dinilai terus berulang tanpa penyelesaian nyata.
Dalam penyampaiannya, GMKI menegaskan bahwa kelangkaan BBM dan LPG bukan lagi persoalan teknis biasa, tetapi telah menjadi masalah sosial yang memukul ekonomi masyarakat kecil. Nelayan kesulitan melaut, sopir angkutan harus mengantri berjam-jam, pelaku UMKM terancam rugi, bahkan masyarakat rumah tangga harus berebut LPG subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Jangan sampai negara kalah menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat kecil di NTT,” tegas salah satu perwakilan GMKI dalam rapat tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTT pun memberikan tekanan keras kepada Pertamina agar segera membenahi sistem distribusi BBM dan LPG di wilayah NTT. DPRD meminta adanya pengawasan ketat terhadap distribusi di lapangan, termasuk dugaan permainan oknum maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Beberapa anggota dewan bahkan menyoroti antrean panjang BBM yang hampir setiap hari terjadi di sejumlah SPBU. Mereka menilai kondisi itu mencerminkan lemahnya manajemen distribusi dan minimnya langkah antisipasi dari pihak terkait.
Sementara itu, pihak Pertamina menjelaskan bahwa tantangan geografis dan distribusi di wilayah kepulauan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya keterlambatan pasokan. Namun alasan tersebut langsung menuai kritik dari peserta rapat yang menilai persoalan serupa terus berulang tanpa adanya perbaikan signifikan.
Kehadiran organisasi kepemudaan dari Rote Ndao dan Timor Tengah Selatan semakin mempertegas bahwa krisis BBM dan LPG bukan hanya terjadi di Kota Kupang, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah-daerah lain di NTT. Mereka meminta pemerintah daerah dan Pertamina segera menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat kecil
About The Author
