Lantik 617 Pejabat, Gubernur Melki Tegaskan: Jabatan Sebagai Ruang Pengabdian untuk Melayani dan Harus Berdampak Bagi Masyarakat
Kupang, Sonaf NTT-News.com. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan kembali filosofi dasar dari sebuah jabatan publik dalam sambutannya saat melantik 617 pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Acara Pelantikan, Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Jabatan ini digelar di GOR Flobamora, Kupang, dan menjadi momentum penting dalam regenerasi kepemimpinan birokrasi di NTT, Rabu, 7/10/2025. Acara Pelantikan, Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ini dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, Jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Plh. Sekda Provinsi NTT, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan insan pers.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah. Amanah yang menuntut kerja lebih keras, lebih kreatif, dan lebih inovatif demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jabatan sebagai ruang pengabdian. Ini bukan tentang posisi, tapi tentang tanggung jawab moral dan sosial untuk melayani dan menghadirkan dampak nyata bagi rakyat,” tegas Melki Laka Lena.
Pelantikan ratusan pejabat ini disebut Gubernur Melki sebagai tonggak baru dalam membangun birokrasi yang lebih bersih, berintegritas, dan berdampak. Ia menekankan pentingnya para pejabat baru memahami visi besar Pemerintah Provinsi NTT dan menerjemahkannya ke dalam aksi konkret di setiap unit kerja.
“Saya butuh ASN yang memiliki outcome, punya hasil kerja nyata, dan mampu mendorong partisipasi masyarakat,” ujarnya
Gubernur juga mengingatkan agar mental “yang penting saya sudah kerja” ditinggalkan. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berkinerja asal-asalan.
“Kita harus cerdas mendayagunakan anggaran. Ukur keberhasilan bukan dari habisnya anggaran, tapi dari sebesar apa manfaatnya bagi masyarakat,” lanjutnya.
Gubernur Melki juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan sistem birokrasi berbasis sistem merit, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik.
“Saya bersama Bapak Wakil Gubernur tidak akan segan melakukan evaluasi. Hanya pejabat terbaik yang akan mengisi posisi strategis. Kita bangun birokrasi yang adil dan berdaya saing,” ujarnya.
Tidak hanya menjalankan rutinitas, para pejabat baru dituntut untuk benar-benar memahami dan menerapkan “Dasa Cita” pembangunan NTT — sepuluh program prioritas dari Pemerintahan Melki–Johni. Gubernur meminta agar setiap pejabat memiliki peta kontribusi masing-masing, dan mampu memimpin implementasi program tersebut secara konkret di lapangan.
About The Author
