Sikkka, SonafNTT-News.com. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sikka. Tak main-main, dukungan anggaran sekitar Rp910 miliar disiapkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak, terdiri dari sekitar Rp810 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 155 kilometer serta sekitar Rp100 miliar untuk penanganan tanggap darurat.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Kabupaten Sikka, Minggu (23/8/2026) malam. Rapat dipimpin langsung Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago. Hal ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah dalam menghadapi kerusakan infrastruktur akibat gempa. Pembahasan tidak hanya menyangkut penanganan darurat, tetapi juga asesmen kerusakan, penentuan infrastruktur prioritas, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara permanen.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran untuk menangani infrastruktur yang terdampak bencana. Namun, pelaksanaan penanganan akan mengacu pada hasil asesmen di lapangan agar pekerjaan benar-benar menyasar kebutuhan paling mendesak.
Menurut Dody, pemerintah daerah perlu segera menentukan infrastruktur yang menjadi prioritas. Dengan demikian, sumber daya dan anggaran dapat difokuskan pada titik-titik yang paling membutuhkan penanganan cepat.
“Pak Bupati mana yang prioritaskan, jadi kita fokusnya di situ dulu,” tegas Dody.
Tidak berhenti pada penanganan sementara, Menteri PU juga meminta pemerintah daerah dan tim teknis mulai menyiapkan desain penanganan permanen. Hal ini menjadi penting, khususnya di wilayah pesisir yang menghadapi persoalan lebih kompleks karena kerusakan infrastruktur tidak hanya menyangkut jalan, tetapi juga potensi kebutuhan perlindungan pantai.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa seluruh proses penanganan harus diarahkan untuk mempercepat kembalinya kehidupan masyarakat ke kondisi normal.
Percepatan tersebut, menurut Dody, merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera bangkit.
“Beliau inginnya warga negara yang terdampak bencana, hari ini terdampak, satu detik kemudian di depannya itu bisa tersenyum,” kata Dody.
Jalur Utara Flores Jadi Perhatian
Di tengah upaya pemulihan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap jalur utara Pulau Flores, terutama ruas yang menghubungkan Nagekeo, Ende, hingga Sikka.
Jalur tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta proses pemulihan pasca bencana. Sejumlah ruas dilaporkan mengalami kerusakan dan bahkan terancam terputus sehingga membutuhkan intervensi segera.
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya mempercepat asesmen terhadap bangunan-bangunan publik seperti kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan dan sekolah. Kepastian mengenai kondisi bangunan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat mengetahui fasilitas mana yang masih aman digunakan.
Tak hanya bangunan publik, asesmen rumah warga juga harus dipercepat. Pemerintah membuka peluang melibatkan tenaga ahli, mahasiswa, serta tenaga terlatih yang dapat diberikan pelatihan singkat untuk membantu proses pendataan di lapangan.
3.942 Rumah Rusak, 352 Ribu Jiwa Terdampak
Berdasarkan informasi yang di peroleh, pada rabu 26/8/2026 Besarnya kebutuhan penanganan terlihat dari dampak gempa yang cukup serius. Hingga Minggu, tercatat 3.942 rumah warga mengalami kerusakan, terdiri dari 854 rumah rusak berat, 824 rusak sedang, dan 2.264 rusak ringan.
Kerusakan juga melanda sekolah, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, rumah ibadah, jaringan air bersih, sanitasi, jalan hingga jembatan. Selain itu, Sebanyak 21 kecamatan terdampak, dengan sekitar 352 ribu jiwa merasakan dampak gempa. Kondisi tersebut membuat percepatan pemulihan menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah tidak hanya dituntut membuka kembali akses yang terganggu, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan.
Huntara Jadi Solusi bagi Warga
Persoalan tempat tinggal juga menjadi perhatian. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan belum memungkinkan untuk ditempati membutuhkan solusi agar tidak terlalu lama bertahan di tenda pengungsian. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyiapkan kemungkinan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Kehadiran huntara diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang lebih layak sekaligus memungkinkan masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih normal.
Palue dan Krisis Air Bersih
Selain kerusakan jalan dan rumah, kebutuhan air bersih di wilayah Palue juga menjadi perhatian serius. Banyak bak penampungan air hujan dilaporkan mengalami keretakan akibat gempa. Kondisi ini membuat distribusi air minum harus segera diperkuat. Air bersih menjadi kebutuhan paling mendasar yang tidak bisa ditunda, terutama bagi masyarakat yang masih berada dalam kondisi terdampak bencana.
