Manggarai Timur, SonafNTT-News.com — Dampak gempa bumi Flores kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan dan longsoran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Perencanaan Bina Marga, Yulius Fridolinus Roga, ST, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menangani kondisi darurat pada sejumlah segmen jalan yang terdampak.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah ruas Simpang Dangka Mangkang–Wampek, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.
Yulius Fridolinus Roga menjelaskan bahwa
Pasca kejadian gempa bumi Flores pada 16 Agustus 2026, PUPR NTT melakukan langkah-langkah penanganan darurat pada sejumlah titik yang mengalami longsoran. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga akses transportasi masyarakat sekaligus mencegah gangguan yang lebih besar terhadap mobilitas warga.
Menurut Yulius, ruas Simpang Dangka Mangkang–Wampek sebelumnya merupakan jalan kabupaten. Namun, pada tahun 2023 ruas tersebut diusulkan menjadi jalan provinsi, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT mengenai ruas jalan provinsi.
Ruas Simpang Dangka Mangkang–Wampek memiliki panjang sekitar 50,83 kilometer. Dari keseluruhan panjang tersebut, pemerintah mengusulkan penanganan berupa rekonstruksi sepanjang 20,11 kilometer dan rehabilitasi sepanjang 9,3 kilometer.
Ia lanjut menyampaikan bahwa, kebutuhan anggaran untuk penanganan ruas tersebut mencapai sekitar Rp 147 miliar. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi sebagai bagian dari penanganan kondisi infrastruktur pasca gempa bumi Flores.
“Besarnya nilai anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur tidak hanya menyangkut perbaikan fisik jalan, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan akses masyarakat di wilayah yang terdampak bencana” ujarnya
Akses Transportasi Jadi Kunci
Kerusakan jalan akibat bencana dapat memberikan dampak berantai terhadap aktivitas masyarakat. Jalan yang terganggu berpotensi menghambat mobilitas warga, distribusi barang, pelayanan pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, penanganan ruas Dangka Mangkang–Wampek menjadi penting untuk memastikan konektivitas antar wilayah tetap berjalan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT melalui PUPR juga menyatakan terus mengupayakan sejumlah skema penanganan lainnya untuk memudahkan akses transportasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik
