Kupang, SonafNTT-News.com. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan bahwa penanganan dampak gempa bumi dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Flores harus menjadi prioritas utama. Dalam situasi bencana, kecepatan pemerintah dalam merespons kondisi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dari tanggung jawab kemanusiaan.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Fransiskus Sales Sodo, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat dan membangun koordinasi yang solid agar proses tanggap darurat di sejumlah kabupaten terdampak dapat berjalan secara optimal.
“Saya harus kerja cepat dan melakukan konsolidasi bersama seluruh pimpinan perangkat daerah agar penanganan bencana berjalan dengan baik di beberapa kabupaten yang mengalami dampak langsung dari gempa bumi,” kata sekda Fransiskus Sales Sodo, Rabu (2/9/2026).
Menurut Fransiskus, kondisi pascabencana tidak boleh ditangani secara parsial. Dibutuhkan kerja bersama antar lembaga, koordinasi yang kuat, serta langkah konkret di lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.
Bagi pemerintah, tanggap darurat bukan sekadar agenda administratif, tetapi menyangkut urusan kemanusiaan. Karena itu, seluruh unsur pemerintahan dituntut untuk mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan kepedulian dalam setiap tindakan penanganan bencana.
Bangun Tim yang Solid dan Berintegritas
Selain fokus terhadap penanganan bencana, Fransiskus Sales Sodo juga menekankan pentingnya membangun kerja sama dan tim pemerintahan yang solid serta berintegritas.
Menurutnya, menilai aparatur pemerintah harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata sehingga program pembangunan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Penguatan E-Government juga menjadi salah satu perhatian. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat koordinasi, serta mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
Fransiskus menegaskan bahwa jajaran pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan konkret demi mendorong peningkatan pembangunan NTT di berbagai sektor.
