Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Desak Pemerintah Pusat Evaluasi Layanan PLN, Ratusan Siswa Gagal Tes Kompetensi Akademik
Kupang, SonafNTT-News.com. Ratusan siswa dari 33 sekolah di daratan Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa gagal mengikuti Tes Kompetensi Akademik (TKA) pada Senin (3/11/2025) akibat padamnya listrik PLN yang terjadi secara serentak di sejumlah wilayah. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, terutama para orang tua dan pihak sekolah yang sudah menyiapkan diri jauh hari untuk pelaksanaan tes tersebut.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, dengan nada tegas menyampaikan kritik keras terhadap kinerja PLN dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Senin (3/11/2025). Ia menilai padamnya listrik pada saat krusial seperti itu merupakan bentuk kelalaian yang merugikan masa depan anak-anak NTT.
“Ini bukan sekadar mati lampu, ini soal masa depan generasi muda NTT. Kami akan komunikasikan hal ini ke pemerintah pusat agar dilakukan evaluasi serius terhadap kinerja PLN. Dunia pendidikan tidak boleh menjadi korban pelayanan yang tidak profesional,” tegas Nahak di hadapan forum rapat.
Agustinus juga menyoroti lemahnya koordinasi antara PLN dan instansi terkait dalam mengantisipasi kebutuhan listrik untuk kegiatan penting seperti ujian atau tes berbasis komputer. Menurutnya, jika PLN tidak mampu menjamin pelayanan listrik yang stabil, maka harus ada langkah tegas dari pemerintah pusat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami minta PLN belajar menghargai waktu dan kerja keras para siswa serta guru. Setiap gangguan listrik berarti membunuh semangat anak-anak yang sudah berjuang,” ujarnya
Peristiwa ini menimbulkan gelombang reaksi di masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Banyak sekolah melaporkan kerugian materi dan nonmateri akibat batalnya pelaksanaan tes, sementara ratusan siswa diliputi rasa kecewa karena kerja keras mereka seolah terbuang percuma.
Komisi V DPRD NTT berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan agar evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan PLN benar-benar dilakukan.
“Kita tidak mau kejadian seperti ini terus berulang setiap tahun. Ini saatnya PLN dibenahi, dan pelayanan publik harus berpihak pada rakyat, terutama anak-anak yang sedang menata masa depan,” pungkas Agustinus.
About The Author
