DPRD NTT Minta PP Kaji Ulang Rencana Kenaikan BPJS Kelas I & II Di Masa Pandemik Covid-19

Kupang,Sonafntt-news.com.Menyikapi rencana kenaikan iuran BPJS secara nasional untuk kelas I dan II Per tanggal 1 Juli 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT meminta kepada Pemerintah pusat untuk mencermati dan mengkaji ulang Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu indonesia sehat (JKN –KIS). Perubahan perpres nomor 75 tahun 2019 pada perpres 64 ini tentu akan berdampak terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat apalagi dalam situasi pandemik covid -19 yang sampai saat ini belum berakhir.


Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTT Dr.Ince D.P. Sayuna,SH,M.Hum,M.Kn saat ditemui di ruang kerjanya, senin 29/6/2020.

Ince Sayuna dalam keteranganya menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat harus melihat kembali rencana kenaikan iuran BPJS sehingga tidak memberatkan masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidupnya bahkan di tengah pademik covid-19. Hal ini juga yang harus diwaspadai karena kita tidak mengetahui secara pasti kapan wabah ini berakhir dan yang paling utama utama yakni menjaga kestabilan ekonomi keluarga,menjaga kesehatan dan menanamkan pola hidup sehat mulai dari sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar serta patuh terhadap protokol yang dianjurkan oleh pemerintah.

Perjuangan masyarakat untuk menggugurkan rencana kenaikan BPJS sudah cukup lama dengan gugatan Mahkamah Agung namun dengan dikeluarkan perpres no.64 tahun 2020 tentu pemerintah memiliki berbagai alasan tertentu namun harus memperhatikan secara baik sehingga tidak menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.,ungkapnya

Sekretaris Partai Golongan Karya DPD I NTT menegaskan jika BPJS tetap komitmen menjalankan Perpres no.64 tahun 2020 mengenai penyesuaian besaran iuran harus memperhatikan beberapa hal yakni kenaikan iuran kelas I dan II harus berimplikasi terhadap kualitas pelayan publik, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap manajemen BPJS.

Selain itu, untuk diketahui pula adanya alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membantu masyarakat yang bersumber dari program jamkesda dan dana emergency dan dana tersebut cukup memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dan tidak perlu menaikan iuran BPJS kelas I dan II,tuturnya.

Ia menambahkan dalam masa- masa sulit pemerintah fokus melakukan percepatan penanganan covid-19 dan jika rencana kenaikan iuran BPJS kelas I dan II dilaksanakan maka hal ini sangat tidak adil bagi masyarakat dan langkah yang harus dilakukan BPJS yakni mereviuw kembali manajemen pengelolaan dana BPJS sehingga kebijakan yang dikeluarkan benar- benar berpihak untuk kepentingan masyarakat.(MF).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *