HUT RI ke-75, Momentum Untuk Bangkit & Wujudkan Indonesia Maju
Kupang,sonafntt-news.com.Perayaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 merupakan hari bersejarah bagi kita semua mengenang kembali para penjasa yang telah berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia di saat itu dan tentu menjadi sebuah refleksi di seluruh lapisan masyarakat termasuk Warga NTT untuk bangkit dengan prinsip membangun sinergitas dengan seluruh komponen dan terus melayani sesama dengan tulus serta siap mendengar setiap aspirasi dari masyarakat dengan tujuan membawa NTT semakin berkembang guna menwujudkan Indonesia Maju dan mandiri.
Hal ini sejalan dengan tema besar yang diusung Pemerintah pusat dalam HUT RI ke-75 yakni “Indonesia Maju”. Indonesia Maju merupakan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai visi bangsa yang harus diperjuangkan dari waktu ke waktu untuk menempatkan Indonesia terus berada dalam barisan terdepan kemajuan peradaban dunia. Oleh karena itu, perayaan kemerdekaan tahun ini bukan semata-mata bermakna historis-simbolik, melainkan sebuah momentum bersejarah yang menginspirasi dan mendorong kita untuk bekerja lebih keras mewujudkan kemajuan di masa depan. Sebagai bangsa pejuang, kita tidak pernah berhenti bertarung demi memperoleh harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka yang sejajar atau bahkan melebihi bangsa-bangsa yang lain. Kita harus yakin bahwa Indonesia adalah negara besar yang kini telah meningkat status sebagai negara berpendapatan menengah ke atas oleh Bank Dunia. Ini prestasi membanggakan, tetapi sekaligus cambuk yang menggenjot kita untuk bekerja keras meraih prestasi semakin tinggi.
Tahun ini kita sedang berada dalam masa-masa yang sulit karena pandemi corona virus disease atau Covid-19. Virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 kini telah mewabah ke seluruh dunia. Virus ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, tetapi juga sekaligus memukul sendi-sendi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Sejak pandemi ini mewabah di Indonesia, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama TNI/POLRI, lembaga agama dan sosial terkait lainnya telah bahu-membahu melakukan berbagai tindakan antsipatif dan pengendalian untuk menekan penyebaran virus ini bertransmisi lebih luas di NTT. Kebijakan pembatasan sosial dilakukan dengan kerja dari rumah atau work from home yang dikombinasikan dengan sistem shift, belajar dari rumah atau learning from home, sosialisasi cara hidup sehat, cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan massa.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT Drs.Josep Nai Soi, MM saat pembacaan pidato menyongsong HUT RI ke-75 yang berlangsung di Aula Fernandes lantai V Kantor Gubernur NTT,Sabtu 15/8/2020.
Wakil Gubernur NTT menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama TNI/POLRI serta pemangku kepentingan terkait selalu memprioritaskan dan memberikan perhatian serius terhadap penanganan Covid-19 di daerah ini, yang tentunya harus dikoordinasi dan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan untuk mengambil kebijakan sepihak apalagi bertentangan dengan kebijakan nasional agar penanganan covid-19 dapat fokus, terkoordinasi dan terkendali.
Pemerintah Provinsi NTT kemudian mengambil langkah berani untuk membuka kegiatan di luar rumah lebih awal agar masyarakat dapat bekerja kembali sehingga roda ekonomi kembali berputar dan pemulihan ekonomi terjadi.
Kami menyadari bahwa ini pilihan yang sulit dan beresiko, namun adanya kenyakinan masyarakat dapat cepat beradaptasi dengan tatanan kehidupan normal baru, yaitu bekerja sambil waspada agar virus ini dapat dikendalikan. Langkah penyelamatan ini diambil, karena pandemi ini tidak bisa kita prediksi kapan waktu berakhirnya. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan masyarakat NTT dapat bekerja sambil mempedomani Peraturan Gubernur ini, sehingga kita dapat hidup sehat dan produktif.
Bila kita melihat kembali sejarah perjuangan bangsa, di masa penjajahan, tepatnya di masa menjelang kemerdekaan Tahun 1945, bangsa Indonesia sudah pernah melaksanakan perubahan tatanan hidup baru yang dinamai dengan gerakan “Hidup Baru”. Gerakan “hidup baru” ini dimanfaatkan oleh Dewan Pertimbangan Pusat di masa pendudukan Jepang yang diketuai oleh Ir. Soekarno, untuk mewujudkan penghidupan baru bagi masyarakat Indonesia dengan cara membuang sikap lemah rakyat Indonesia pada masa penjajahan dan membentuk jati diri sebagai bangsa merdeka. Adapun beberapa butir pedoman gerakan Hidup Baru yang dapat kita adopsi untuk tatanan normal baru, di antaranya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berkhidmat kepada tanah air, bersifat kesatria, berdisiplin terhadap diri, menghormati orang tua, terbiasa hidup bersih dan sehat lahir bathin, berhemat, giat bekerja, cinta ilmu pengetahuan, suka menanam dan memuliakan kerja tangan.
Apabila pada waktu lalu gerakan Hidup Baru berhasil diterapkan untuk meraih kemerdekaan dari penjajah, maka saat ini lewat tatanan normal baru, kita juga sedang berjuang untuk melawan pandemi, kemiskinan dan ketertinggalan dengan bekerja produktif dan inovatif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Untuk itu, pada momentum bersejarah ini, saya mengajak seluruh masyarakat NTT agar terus meningkatkan kewaspadaan dan daya juang dengan mengobarkan semangat yang menyala-nyala bersama-sama memerangi berbagai permasalahan sosial ekonomi di daerah ini demi mewujudkan visi “NTT bangkit menuju sejahtera”.
Saya menyadari bahwa segala kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dapat berhasil apabila mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan berbagai
elemen pemangku kepentingan strategis di daerah ini. Oleh karena itu, melalui perayaan kemerdekaan ini saya menghimbau kepada semua lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana-pun berada, agar meninggalkan ketakutan berlebihan terhadap ancaman covid-19. Mari kita mulai membangun kepercayaan diri untuk kembali kerja produktif dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pengalaman menunjukkan, bahwa pasien positif Covid-19 dapat disembuhkan dengan obat-obatan yang ada, tetapi rasa takut tidak ada obatnya. Orang yang dipenuhi rasa takut berlebihan adalah ciri orang yang hidup tanpa harapan. Harapan hanya dimiliki oleh orang yang sehat lahir-bathin sebagaimana pesan dalam pepatah Arab bahwa “seseorang yang memiliki kesehatan akan memiliki harapan, dan seseorang yang memiliki harapan, ia akan memiliki segalanya.”
Marilah kita memelihara sikap optimis dan positif untuk memerangi virus berukuran mikro yang tidak kasat mata ini dengan disiplin dan hidup solider dengan sesama. Inilah kesempatan terbaik bagi masyarakat NTT untuk bangkit lebih cepat, manakala bangsa-bangsa lain masih bergumul keras mengatasi ancaman virus ini.
JNS lanjut menjelaskan bahwa selama pandemi ini, Pemerintah Provinsi NTT tetap berusaha untuk bekerja produktif dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Pada pertengahan tahun ini, di saat daerah lainnya masih menetapkan pembatasan sosial yang ketat, NTT justeru telah terlebih dahulu menerapkan new normal dengan menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yasin Limpo, di Kabupaten Kupang. Pada kunjungan tersebut NTT mendapat bantuan alat industri pertanian berupa 43 unit traktor dan 1 unit exavator. Selain itu, Menteri Pertanian juga mengunjungi Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) yang dilanjutkan dengan gerakan pengolahan lahan menggunakan traktor roda 4 di lahan lokasi Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bapak Menteri juga melepaskan pengiriman 2 (dua) kontainer jagung sebanyak 44 ton hasil TJPS ke Provinsi Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa NTT masih tetap survive, baik Pemerintah dan masyarakat terus bekerja keras untuk menghasilkan berbagai produk demi menghidupkan usaha ekonomi.
Selanjutnya, pada saat yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
Pertama di bidang kesehatan, pada awal tahun telah terjadi wabah Demam Berdarah Dengue atau DBD di hampir seluruh Wilayah NTT dengan total penderita DBD 5.482 jiwa, dan kematian mencapai 55 jiwa. Adapun tiga daerah terparah dengan kasus korban jiwa yang tinggi sehingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB, yaitu Kabupaten Sikka, Lembata dan Alor. Kita bersyukur bahwa melalui kerja sama penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi dan sejak pertengahan tahun ini, status KLB di ketiga kabupaten tersebut telah dicabut.
Namun yang perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bersama bahwa karakter DBD sudah berubah seiring perubahan iklim, di mana kasus DBD tidak bersifat musiman hanya pada bulan Oktober-Desember saja, tetapi dapat terjadi sepanjang tahun. Dengan demikian, tindakan pemberantasan DBD ini harus tetap kita laksanakan secara masif dan terus-menerus.
Selain demam berdarah yang banyak menimbulkan korban jiwa, kita juga dihadapkan pada keadaan darurat wabah covid-19. Berbagai macam cara promosi, pencegahan, penanganan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan membentuk Gugus Tugas COVID-19, serta memberdayakan 3 (tiga) rumah sakit utama rujukan covid-19, yaitu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, RSUD Dr. T. C. Hillers, Maumere dan RSUD Komodo, Labuan Bajo, serta 8 (delapan) rumah sakit first line rujukan di 8 (delapan) kabupaten dan 11 (sebelas) rumah sakit second line rujukan
di 8 (delapan) kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran diambil untuk menangani covid-19. Semua komponen terus bekerja simultan serta bersinergi dari waktu ke waktu, termasuk kerja sama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Provinsi dan Tim Satuan Tugas Kabupaten/Kota beserta tenaga medis, perawat, bidan dan tim teknis lainnya, sehingga data Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien Terkonfirmasi Positif dilayani secara tepat waktu dan terkendali.
Hal lainnya yang tetap menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini, yakni upaya mengatasi permasalahan gizi dengan menekan jumlah balita stunting, wasting dan underweight melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan 25 indikator komposit, diantaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi serta akses ke PAUD.
Upaya-upaya ini cukup efektif menurunkan prevalensi balita stunting dari 35,4 persen pada 2018 menjadi 30,1 persen pada Tahun 2019 dan konsisten menurun menjadi 27,9 persen berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari Tahun 2020. Namun, ke depan masih diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.
Parameter lainnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yakni, mengurangi kasus kematian ibu di NTT. Kasus kematian ibu pada Tahun 2019 terdata sebanyak 98 kasus, dan mengalami penurunan 44 kasus dibanding Tahun 2018 sebesar 142 kasus. Begitupun dengan kasus kematian bayi pada Tahun 2019 terdata 822 kasus, atau berkurang 90 kasus dibandingkan Tahun 2018 sebesar 912 kasus.
Sementara dibidang pendidikan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota senantiasa berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada tiap jenjang pendidikan, yang tergambar dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Pada Tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD sebesar 99,45%, SMP 103,57% dan SMA/SMK 92,33%. Sedangkan, realisasi APM, untuk jenjang pendidikan SD sebesar 83,87%, SMP 73,54% dan SMA/SMK 63,51%.
Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan penataan Pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara nasional.
Ke depan, untuk menjawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan Bahasa Indonesia dan Inggris, membaca
dan menulis serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti. Saya yakin kalau kurikulum pendidikan NTT lebih difokuskan pada beberapa bidang dasar pendidikan ini, maka akan tercipta generasi muda NTT yang handal, kompetitif dan terbang melesat ke segala penjuru dunia.
Bidang pariwisata, seperti kita ketahui bersama bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi covid-19 ini. Di berbagai belahan dunia industri pariwisata paling pertama terpengaruh negatif sejak diterapkan kebijakan penutupan wilayah, dan menurut prediksi beberapa ahli ekonomi bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang akan terakhir pulih.
, sejak pertengahan Juni lalu Pemerintah Provinsi NTT dengan didukung para pelaku industri pariwisata telah melakukan suatu loncatan yang berarti dengan memanfaatkan gerakan new normal untuk mengaktifkan kembali pariwisata NTT sebagai langkah awal untuk pemulihan. Langkah ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengirim sinyal ke seluruh penjuru dunia bahwa pariwisata NTT sudah siap untuk menerima kunjungan, tentunya dengan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun tidak mengurangi unsur pleasure atau kesenangan.
Ia menegaskan bahwa di Tahun 2021 mendatang pariwisata NTT sudah benar-benar pulih dan normal sebagaimana mestinya bahkan mengalami lonjakan.
saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi NTT, melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat mendukung pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan dan produktif dalam kondisi ini. Mulai dari sekarang kita harus menjamin ketersediaan rantai pasok atau supply chain yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT. Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berbasis industri dan perdagangan. Hal lainnya yang harus disiapkan dan dibenahi dalam mendukung pariwisata, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dari segi hiegenis, seperti ketersediaan dan kelayakan toilet, air bersih dan manajemen persampahan yang baik.
Untuk mengembangkan pariwisata estate berbasis komunitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT, meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage dan restaurant pada tujuh lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang; Desa Wolwal, Kabupaten Alor; Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao; Lamalera di Kabupaten Lembata; Koanara di Kabupaten Ende; Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pramaidita di Kabupaten Sumba Timur. Ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut semuanya telah diresmikan pada pertengahan tahun ini. Saya minta Pemerintah Daerah di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya.
Pola pikir kita juga harus diubah, bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat. Apabila telah tersedia sarana prasarana penunjang di 7 (tujuh) lokasi destinasi wisata tersebut, maka tugas Pemerintah Kabupaten setempat adalah menyediakan infrastruktur penunjang lain, seperti jalan, air bersih, listrik dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas obyek wisata tersebut. Perbanyak atraksi atau festival yang disertai dengan narasi-narasi yang memikat wisatawan, serta hasilkan produk lokal setempat dengan kualitas terbaik, menarik dan memiliki cita rasa serta nilai ekonomi yang tinggi.
Selanjutnya Bidang Pertanian sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS di Kabupaten Kupang dan tahun ini diharapkan dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaan TJPS, yakni petani menanam jagung, hasilnya dibelikan sapi sebagai hewan ternak.
Dari dana refocusing untuk pemberdayaan masyarakat sebesar kurang lebih 605 milyar, 25 milyar digunakan untuk pemberdayaan bagi para petani melalui program TJPS pada lahan seluas 10.000 ha masa tanam bulan Maret sampai September 2020. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas jagung serta pemerataan kepemilikan ternak sapi dan peningkatan populasi ternak sapi. Saya sangat optimis dengan keberhasilan program ini karena mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan hasilnya telah dinikmati oleh beberapa kelompok tani di NTT. Dan kita telah mengantar pulaukan jagung sebanyak lebih dari 44 ton di daratan Timor dan 42 ton dari daratan Sumba.
Saya berharap Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan Program TJPS ini. Program ini harus dilaksanakan secara luas dengan ditunjang oleh ketersediaan alat mekanisasi pertanian, sarana-prasarana pengairan, penyediaan pupuk dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan.
Selain Program TJPS, Pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan gencarnya pengembangan marungga ini, maka saat ini kita dapat melihat produk-produk berbahan marungga NTT telah masuk ke pasar lokal, domestik, bahkan mancanegara. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis.
Disamping itu, Masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kg daging sapi untuk mencukupi konsumsi daging sapi secara nasional sapi yang masih tergantung pada ekspor. Oleh karena itu, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 2 juta ekor sapi dari saat ini
1.087.615 ekor sapi. Pemerintah terus menyiapkan pakan ternak ruminansia dan pengembangan sentra-sentra pembibitan sapi pada kawasan peternakan di Pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada. Pemerintah juga telah merintis usaha pengembangan “sapi wagyu” di Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Sumba Timur, Manggarai dan Manggarai Timur serta mengintegrasi pertanian dan peternakan dalam pola “Tanam Jagung 10.000 Ha, Panen Sapi 18.000 ekor di Pulau Sumba, Timor, Kabupaten Manggarai Raya, Flores Timur, Ende, Ngada dan Rote Ndao.
Pemerintah Provinsi berusaha meningkatkan nilai tambah ekonomi sektor peternakan dengan industri pengolahan produk peternakan yang berskala besar yang berbasis budaya dan kearifan lokal, seperti industri daging segar, daging beku dan daging olahan. Sektor peternakan dapat diandalkan untuk mendukung pengembangan pariwisata NTT, sedangkan pengembangan produk perunggasan dipadukan dengan pengembangan pabrik pakan berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi permintaan daging ayam dan telur ayam, sehingga selain mampu memenuhi permintaan lokal, juga dapat mengendalikan laju inflasi daerah dan meningkatkan pendapatan peternak unggas.
Mantan Anggota DPR RI dari Partai Golkar juga menggambarkan bahwa Bidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki, telah dikembangkan perikanan tangkap, perikanan budidaya serta budidaya rumput laut yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya. Pembangunan sektor perikanan dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengolahan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas perikanan.
Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun 2019 sebesar 198.380 ton atau 50,4 persen dari total potensi tangkap yang diperbolehkan sebesar 393.360 ton per tahun. Sementara produksi per semester pertama Tahun 2020 sebesar 72.500 ton. Hasil tangkapan akan terus dioptimalkan melalui penyediaan sarana prasarana tangkap, pengolahan untuk meningkatkan hasil dan nilai produksi, serta pemasaran dengan tetap memperhatikan kelestarian biota laut.
Sejak Tahun 2018 telah dikembangkan budidaya kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao untuk mendukung Pengembangan Pariwisata di daerah tersebut, melalui penyediaan 3 unit keramba dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 9.000 ekor serta 1 unit rumah jaga dan 1 unit bagan kelong. Selain di Rote Ndao, budidaya perikanan juga dilaksanakan di Wae Kelambu, Kabupaten Ngada. Pada awal Tahun 2020 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur.
Untuk menunjang budidaya perikanan di kedua lokasi tersebut, saya berharap agar masing-masing Pemerintah Kabupaten memberdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat, melalui prinsip pemberdayaan ekonomi dengan pola padat karya.
Sementara untuk budidaya rumput laut, saat ini baru dimanfaatkan sebesar 35% atau sekitar 11 ribu hektar dari potensi 54 ribu ha, dengan jumlah produksi Tahun 2019 mencapai 2,3 juta ton basah. Untuk meningkatkan produksi, pada Tahun 2019 Pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 800 pembudidaya.
Produksi perikanan dan kelautan lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen. Salah satu lahan garam yang kita miliki, yakni di Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 900 hektar.
Lahan garam ini akan panen pada tahun ini, karena telah beroperasi sejak Agustus 2019. Dari luasan tersebut, diperkirakan akan menghasilkan 55 ribu ton lebih garam dan akan terus ditingkatkan produksinya untuk mencapai 100 ribu ton pada Tahun 2021. Saya berharap agar kabupaten lainnya yang memiliki potensi lahan garam untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara Bidang Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan saat ini. Selain sebagai roda penggerak pembangunan, ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dikategorikan sebagai bentuk investasi dengan tingkat pengembalian ekonomi dalam jangka panjang.
Saat ini, di bawah kepemimpinan saya bersama Pak Josef, kami berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan di NTT, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah agar tercipta daya ungkit yang berarti bagi kemajuan ekonomi NTT.
Mewujudkan investasi infrastruktur yang menyeluruh membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan di pihak lain, kemampuan APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan suatu keniscayaan untuk investasi infrastruktur sebagai tindakan mengakselerasi pembangunan selama pinjaman dikelola dan diperhitungkan dengan baik segi manfaat serta pengembaliannya. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau para Bupati/Walikota agar tidak perlu ragu dalam memanfaatkan pinjaman daerah untuk pengadaan infrastruktur-infrastruktur vital yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada Tahun 2020 ini, pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT dititikberatkan pada penyediaan prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih dan irigasi di daerah-daerah sentra produksi maupun untuk menunjang pariwisata. Pembangunan infrastruktur dipusatkan pada ruas jalan penunjang Kawasan Stategis Penunjang Pariwisata Nasional maupun Daerah, penyediaan air bersih di destinasi pariwisata pada 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi Daerah Irigasi di beberapa daerah dalam rangka mendukung penanggulangan stunting dan kemiskinan.
Terkait dengan penyediaan infrastruktur yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, saya minta untuk disinergikan dengan infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, agar tercipta suatu konektivitas yang menyeluruh serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan ini, saya juga menggugah dunia usaha, koperasi, BUMD dan BUMDes agar terus berinovasi dalam mengelola dan memasarkan produk NTT sesuai “revolusi industri jilid 4”, dengan memanfaatkan marketplace berbasis digital agar produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan NTT dapat mudah menjangkau pasar yang lebih luas pada level nasional, regional maupun internasional.
Bagi masyarakat dan pelaku bisnis di NTT, saya minta agar selain mengembangkan modal ekonomi, kita perlu memberdayakan modal sosial kita yang besar dengan kerja bergotong-royong, menguatkan jaringan sosial, membina hidup saling percaya, membudayakan pola hidup hemat, produktif, energik, inovatif dan berani memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih masa depan yang lebih baik menuju NTT sejahtera.
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, saya juga tegaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan beberapa hal: Pertama, selalu bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Kedua, Kepala Daerah harus berpikir enterpreneur atau berorientasi wirasawasta, dalam pemanfaatan APBD agar memperoleh hasil yang baik dalam menciptakan masyarakat sehat, cerdas dan berpendapatan cukup. Kita juga perlu meningkatkan efisiensi melalui koordinasi dan sinkronisasi anggaran antar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.Ketiga, bagi 9 (sembilan) Pemerintah Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, agar menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban di daerah masing-masing dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unsur Forkopimda di Kabupaten.Keempat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota tidak boleh berpikir dan bertindak parsial dengan sudut pandang hanya melihat kepentingan satu kabupaten saja, tetapi harus berpikir kawasan. Oleh karena itu, tidak semua kabupaten harus berlomba-lomba untuk membangun hal yang sama. Kerja sama antar-daerah dapat menjadi solusi terbaik dalam produksi, distribusi maupun pemasaran barang dan jasa bersama.
Kelima, mengendalikan penggunaan dan pencemaran sampah plastik demi kelestarian lingkungan hayati yang akan diwariskan kepada generasi penerus kita.(Mf/SN).
