Kepala Daerah se-Sumba Satu Tekad Kendalikan Inflasi dan Percepat Digitalisasi Daerah
Waikabubak, SonafNTT-News.com. Para Kepala Daerah se-daratan Sumba menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan mempercepat transformasi digital di tingkat daerah. Momentum tersebut terwujud dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumba Tahun 2025, yang digelar di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
Acara strategis ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sumba, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adidoyo Prakoso, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai mitra strategis. HLM menjadi forum penting untuk merumuskan langkah konkret menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah menyoroti pentingnya memperkuat produksi pangan lokal sebagai kunci utama menjaga pasokan dan menekan gejolak harga. Upaya peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan hortikultura terus digencarkan melalui pemberdayaan kelompok tani, distribusi benih unggul, serta kerja sama lintas kabupaten untuk memperlancar distribusi hasil panen.
Program lumbung pangan lokal dan efisiensi rantai pasok antarwilayah menjadi fokus utama dalam mengurangi ketergantungan pasokan dari luar pulau. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat agar lebih mencintai produk pangan lokal yang sehat dan terjangkau, sekaligus membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Kepala daerah sepakat bahwa menjaga daya beli masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kebijakan fiskal yang adaptif dan kolaboratif. Tantangan keterbatasan ruang fiskal akibat efisiensi anggaran pusat mendorong daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata.
Salah satu terobosan yang tengah digagas adalah pengembangan tambak udang terintegrasi senilai Rp7,4 triliun di Sumba Timur, yang diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru kawasan Sumba. Pemerintah juga mengarahkan belanja publik pada kegiatan produktif seperti subsidi transportasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran, serta dukungan bagi UMKM lokal untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Transformasi digital juga menjadi sorotan penting dalam HLM ini. TP2DD se-daratan Sumba mencatat kemajuan signifikan dalam penerapan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
Salah satu inovasi yang mendapat apresiasi tinggi adalah peluncuran aplikasi SIMPADA berbasis Android oleh Pemkab Sumba Barat, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah secara digital. Langkah ini diikuti oleh kabupaten lain yang mulai menerapkan PBB online, e-retribusi, dan pembayaran non-tunai melalui QRIS.
“Digitalisasi bukan hanya soal kemudahan transaksi, tapi juga transparansi dan efisiensi fiskal. Ini langkah nyata menuju tata kelola keuangan daerah yang modern dan akuntabel,” ujar Adidoyo Prakoso, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT.
Bank Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap kolaborasi TPID dan TP2DD se-Sumba. Menurut Adidoyo, meskipun inflasi di Pulau Sumba saat ini masih di bawah rata-rata nasional, tekanan harga pangan seperti ikan dan daging ayam perlu diwaspadai.
Ia menekankan pentingnya strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), disertai penguatan perencanaan tanam berbasis cuaca dan modernisasi pertanian.
HLM menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, diantaranya: Pembentukan dan optimalisasi lumbung pangan lokal, Pemantauan harga dan stok secara terpadu, Peningkatan koordinasi lintas sektor dan kerja sama antar daerah (KAD), Penyusunan Roadmap P2DD 2026–2030 yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta perluasan infrastruktur internet di wilayah blindspot.
Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi Sumba dalam membangun ekonomi yang tangguh, digital, dan berkelanjutan.
“Sumba sedang bergerak menuju era baru – di mana pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan digitalisasi fiskal berjalan beriringan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Adidoyo Prakoso menutup pertemuan tersebut.
