Ketua Komisi V DPRD NTT: Ini Momen Sejarah, PON 2028 Harus Jadi Kebanggaan Flobamora
Kupang, SonafNTT-News.com. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menorehkan sejarah baru di dunia olahraga nasional. NTT dan NTB ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028, ajang olahraga terbesar di Indonesia yang untuk pertama kalinya akan digelar di Bumi Flobamora.
Ketua Komisi V DPRD NTT, Muhammad Sipriyadin Pua Rake,ST menyebut penetapan ini sebagai “momen bersejarah dan kebanggaan besar bagi masyarakat NTT”. Ia menegaskan bahwa status tuan rumah bukan sekadar prestasi administratif, tetapi simbol pengakuan atas kesiapan dan kapasitas NTT di level nasional.
“Ini adalah sejarah besar bagi NTT. Prosesnya panjang, penuh perjuangan, dan membutuhkan dukungan anggaran yang tidak kecil. Karena itu, PON 2028 harus menjadi kebanggaan seluruh rakyat Flobamora,” ujar Sipriyadin kepada wartawan di ruang Komisi V DPRD NTT, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, dalam aturan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pembiayaan penyelenggaraan PON tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. NTT dan NTB harus berbagi beban anggaran hingga 75 persen, sementara pemerintah pusat hanya menanggung 25 persen. Karena itu, Komisi V mendorong agar persiapan keuangan dilakukan sejak awal melalui pengalokasian dana cadangan PON di APBD murni tahun 2026.
“Kalau baru diusulkan mendekati pelaksanaan, bisa membebani fiskal daerah. Karena itu, kita siapkan sejak dini agar semua berjalan optimal,” tegasnya.
Dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi, telah disepakati dana cadangan sebesar Rp250 miliar, yang akan disalurkan bertahap selama tiga tahun — Rp75 miliar di 2026, Rp75 miliar di 2027, dan Rp100 miliar di 2028. Dana ini akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur olahraga, akomodasi, serta kesiapan teknis penyelenggaraan.
Sipriyadin menambahkan, rancangan Peraturan Daerah (Perda) Dana Cadangan PON akan dibahas bersama seluruh Anggota DPRD NTT selanjutnya di konsultasikan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah disetujui, perda ini akan menjadi dasar hukum pengelolaan dana dan pengawasan pelaksanaannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam sidang paripurna DPRD untuk menjadikan PON 2028 sebagai momentum kebangkitan olahraga dan ekonomi daerah.
“Pemerintah dan DPRD satu suara: PON ini bukan sekadar ajang olahraga, tapi kesempatan emas untuk memperkenalkan NTT ke dunia. Kita ingin tunjukkan bahwa dari Timur pun, Indonesia bisa bangga,” ungkapnya penuh semangat.
About The Author
