Pemprov NTT Refocusing Anggaran Penanganan Covid- 19 Sebesar 1.112.603.971.980
Kupang,sonafntt-news.Com. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tengah pandemik covid -19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bersama DPRD NTT melakukan refocusing dan realokasi percepatan anggaran penanganan covid 19 sebesar Rp. 1. 112.603.971.980. Rasionalisasi anggaran tersebut diklasifikasikan untuk penanganan covid -19, Rp.282.857.476.000 digeser pada belanja tidak terduga, kemudian pergeseran anggaran ke belanja tidak tidak terduga sesuai instruksi pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.35 Tahun 2020 Rp. 390.209.009.910 dan Rasionalisasi anggaran karena penurunan pendapatan daerah Rp. 439.537.486.070
Sementara khusus penanganan covid -19 bidang kesehatan anggaran yang dialokasikan sebesar 100 Miliar, untuk jaringan pengamanan sosial dalam bentuk bantuan sosial tunai 105 miliar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperuntukan anggaran 605 Miliar.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi NTT Periode 2019-2024 Leonardus Lelo,Sip,MSi usai rapat dengar pendapat mengenai Refocusing dan realokasi anggaran penanganan covid-19, senin 15/6/2020.
Leonardus Lelo mengungkapkan bahwa refocusing dan realokasi anggaran penanganan covid- 19 dilakukan mendahului perubahan APBD tahun 2020 karena situasi pandemic yang sementara kita hadapi bersama belum berakhir dan guna mempermudah aktivitas pembangunan di segala sektor sektor. Selain itu, perubahan APBD dibahas pada bulan Agustus dan penetapan perubahan APBD ditargetkan akhir agustus 2020.
Untuk diketahui pula, total secara keseluruhan realokasi dan refocusing anggaran APBD Tahun 2020 sebesar 810.307.000.000 sedangkan total 1. 112.603.971.980 akibat penurunan pendatan daerah. Penurunan ini terjadi pada dana DAK,PAD sebesar 7,75% dan insentif daerah 986 juta. Selain itu, adanya peningkatan pada pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 8 miliar.
“Sebagai wakil rakyat saya minta agar refocusing dan realokasi anggaran dari penangan covid -19 di setiap instansi diperhatikan dengan baik karena anggaran yang ada semua masuk dalam belanja tak terduga namun sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Hal ini dimaksudkan bahwa anggaran tak terduga yang sudah dialokasikan jika diperlukan akan dilakukan sesuai kebutuhan pos yang ada namun upaya lain yang harus dipersiapkan jika covid -19 ini berkepanjangan tentu akan berdampak pada proses pembahasan pengalihan anggaran dan untuk kegiatan jaringan pengamanan sosial dan program pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan tepat yang berbasis data yang akurat dan Program pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan oleh pemda Prov harus benar-benar memberikan pendapatan ekonomi bagi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan, ungkapnya.
Anggota DPRD NTT dua periode dari Partai Demokrat itu, menambahkan bahwa di tengah pandemik covid 19, lembaga pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus benar-benar menjalankan protap kesehatan yang telah ditetapkan dan khusus untuk sekolah-sekolah yang berstatus negeri harus adanya kebijakan keringanan biaya sekolah dan harus pula memberikan pertimbangan khusus bagi orangtua murid yang kurang mampu secara ekonomi, misalnya pembebasan biaya pendaftaran siswa baru dengan prinsip tetap menjaga kualitas peserta didik. (MF).
