Kupang, SonafNTT-News.com – Peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti pada seremoni dan pengibaran bendera. Di tengah masih tingginya angka kemiskinan, ribuan anak yang belum mengakses pendidikan, serta ketimpangan pembangunan di wilayah pedesaan dan kepulauan, suara kritis generasi muda dinilai semakin penting untuk mengingatkan negara tentang tanggung jawabnya terhadap rakyat.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan mimbar bebas yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius pada Rabu, 28 Oktober 2026, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Melalui mimbar bebas tersebut, PMKRI Cabang Kupang menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dari kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, korupsi, persoalan ekonomi, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah.
Bagi PMKRI, persoalan-persoalan tersebut bukan sekadar deretan angka dalam laporan statistik, melainkan realitas sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan masa depan generasi muda.
Kemiskinan NTT Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Besar
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah tingginya angka kemiskinan di NTT. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT pada 5 Agustus 2026, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 17,52 persen atau sekitar 1,04 juta jiwa.
BPS juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 21,64 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada angka 6,71 persen.
Data ini memperlihatkan bahwa masyarakat pedesaan masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan hidup.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Pembangunan harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
Sejumlah wilayah, termasuk Timor Tengah Selatan dan berbagai kabupaten di Pulau Sumba, membutuhkan perhatian serius melalui kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
PMKRI Cabang Kupang memandang bahwa persoalan kemiskinan harus dijawab melalui penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan petani dan pelaku usaha kecil, serta pemerataan pelayanan publik hingga ke wilayah pelosok.
Data kemiskinan tersebut bersumber dari rilis resmi BPS Provinsi NTT.
104.232 Anak NTT Tidak Sekolah, Pendidikan Masih Menjadi Tantangan
Selain kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan menjadi persoalan serius yang disoroti dalam mimbar bebas tersebut.
Data dashboard, Anak Tidak Sekolah (ATS) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 12 Oktober 2026 mencatat sebanyak 104.232 anak di NTT belum mengakses pendidikan di bangku sekolah. Angka tersebut menempatkan NTT dalam jajaran sepuluh provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Indonesia.
Angka ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa hak atas pendidikan yang layak masih menghadapi tantangan besar di NTT.
Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari beragam faktor, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, jarak tempat tinggal dengan sekolah, kondisi geografis kepulauan, serta persoalan sosial yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
Di sejumlah wilayah pedalaman, perjuangan untuk memperoleh pendidikan bahkan harus dimulai dengan perjalanan panjang menuju sekolah. Anak-anak SD Ndata di wilayah Kanatang, Sumba Timur, misalnya, sebagaimana disoroti dalam materi mimbar bebas, disebut harus berjalan kaki sekitar delapan kilometer atau menempuh perjalanan hingga dua jam melewati medan perbukitan untuk mencapai sekolah.
Realitas tersebut memperlihatkan bahwa bagi sebagian anak di NTT, bersekolah bukan sekadar persoalan kemauan belajar, melainkan juga perjuangan menghadapi keterbatasan geografis dan fasilitas pendidikan.
Di sisi lain, persoalan kekurangan guru tetap di sejumlah sekolah dasar serta keterbatasan kesejahteraan tenaga pendidik juga membutuhkan perhatian serius. Kualitas pendidikan akan sulit ditingkatkan apabila sekolah kekurangan tenaga pengajar dan para guru harus menghadapi tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Bagi PMKRI Cabang Kupang, pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan, bukan justru menjadi ruang yang memperlebar ketimpangan sosial.
Pemerintah perlu memastikan pemerataan tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, dukungan transportasi bagi anak-anak di wilayah terpencil, serta bantuan pendidikan yang menjangkau keluarga kurang mampu.
Tanpa langkah konkret dan terukur, cita-cita menghadirkan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia akan sulit diwujudkan, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses seperti NTT.
Antonius Igo bertindak sebagai Koordinator Lapangan menyampaikan bahwa Kehadiran mimbar bebas ini menjadi bagian dari upaya PMKRI Cabang Kupang untuk menghadirkan ruang penyampaian aspirasi dan kritik mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
“Melalui mimbar bebas ini, PMKRI Cabang Kupang menegaskan pentingnya menghadirkan pemuda sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang berani mengawal kepentingan masyarakat. Mahasiswa tidak boleh menutup mata terhadap realitas sosial di sekitarnya, tetapi perlu membangun tradisi berpikir kritis, melakukan kajian yang mendalam, serta menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab ujarnya
Semangat Sumpah Pemuda harus menjadi energi untuk melampaui sekat-sekat perbedaan dan membangun persatuan dalam memperjuangkan cita-cita bersama. Bagi generasi muda NTT, semangat tersebut perlu diterjemahkan ke dalam keberanian untuk berbicara tentang persoalan rakyat, mengawasi jalannya pembangunan, dan ikut mengambil bagian dalam menghadirkan perubahan.
PMKRI Cabang Kupang berharap mimbar bebas ini tidak berhenti sebagai penyampaian aspirasi di ruang publik, tetapi menjadi bagian dari gerakan berkelanjutan melalui diskusi, kajian, advokasi, dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
“Sumpah Pemuda bukan sekadar warisan sejarah, melainkan tanggung jawab yang harus terus dihidupkan.*Ketika kemiskinan masih menjadi persoalan, pendidikan belum sepenuhnya merata, korupsi masih menjadi ancaman, dan ekonomi masyarakat menghadapi berbagai tantangan, maka suara pemuda tetap dibutuhkan.
Oleh karena itu, mencintai Indonesia tidak cukup hanya dengan mengucapkan ikrar persatuan. Mencintai Indonesia berarti berani melihat persoalan, bersedia menyuarakan kebenaran, dan mengambil tanggung jawab untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil bagi seluruh rakyat.
