Puan Minta Jaga Kepercayaan Masyarakat & Satukan Energi Bersama Percepat Penangan Covid-19
Jakarta,sonafntt-news.com.Menyikapi pandemik covid-19 di tanah air yang hingga saat ini belum berakhir sebagai wakil rakyat meminta kesadaran bersama untuk membangun kepercayaan melalui langkah-langkah konkrit dan menyatukan energi bersama untuk melakukan percepatan penanganan covid-19.
Salah satu upaya yang sementara dilakukan yakni penyesuaian kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan, atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.
Potensi penurunan kepercayaan ini harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga lewat proses yang bisa dipercaya masyarakat.
“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” kata Ketua DPR RI Puan
Dr.(H.C)Maharani di Jakarta, Selasa (27/7/2021).
Puan melanjutkan, upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan, jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang kontraproduktif dalam prosesnya. Misalnya, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat-saat krusial seperti ini.
“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” kata Puan.
Antisipasi tersebut, kata Puan, caranya jelas dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat ini, apalagi di bawah standar yang berlaku. Menurut Puan, testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.
“Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” kata mantan Menko PMK ini.
Puan menjelaskan, monitoring data testing per daerah ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah kedepannya.
“Sebaliknya jika testing kurang, dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari,” kata Puan.
Selain itu, kata Puan, pemerintah juga harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.
“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan.
“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi pertanyaan baru di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar alumni Universitas Indonesia ini.
Selain itu, kata Puan, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah lewat pelibatan masyarakat, misalnya lewat program-program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dapur umum dan bantuan untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri.
“Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini,” kata Puan.(Yudi/SN).
About The Author
