Jakarta,SonafNTT-News.com — Ketersediaan stok beras di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai sekitar 24.134 ton menjadi sorotan di tengah tuntutan agar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, dalam keterangannya kepada wartawan pada senin,7/9/2026 meminta Perum BULOG tidak hanya memastikan beras SPHP tersedia di pasar-pasar besar dan jaringan ritel di wilayah perkotaan.
Menurutnya, distribusi harus diperluas hingga ke pasar pedesaan dan kios-kios di setiap desa, termasuk wilayah pelosok NTT.
Usman menegaskan, keberhasilan program stabilisasi pangan tidak semata-mata dilihat dari seberapa besar stok beras yang tersimpan di gudang. Ukuran yang lebih penting adalah masyarakat dapat membeli beras tersebut dengan mudah, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Saya minta kepada BULOG agar beras SPHP harus masuk ke pasar-pasar di pedesaan atau kios-kios di setiap desa yang ada di pelosok NTT,” tegas Usman
Stok Melimpah, Akses Jangan Terbatas
Data BULOG NTT menunjukkan kondisi stok beras berada dalam posisi kuat. Per 1 September 2026, stok beras yang tersimpan di 46 gudang BULOG di NTT mencapai 24.134 ton.
Sementara itu, hingga September 2026, BULOG NTT telah menyalurkan sekitar 21.676 ton beras SPHP ke pasar-pasar di berbagai wilayah NTT. Khusus selama Agustus 2026, penyaluran mencapai sekitar 3.915 ton melalui berbagai saluran distribusi.
Besarnya stok dan volume penyaluran tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga ketersediaan beras di tengah masyarakat. Namun, bagi Usman, persoalan berikutnya adalah memastikan distribusi tersebut tidak berhenti di pusat-pusat ekonomi dan kawasan perkotaan.
Ia lanjut menyampaikan bahwa, warga yang tinggal di pelosok masih dapat menghadapi persoalan jarak, ongkos transportasi, hingga keterbatasan titik penjualan. Jika masyarakat harus pergi ke kota hanya untuk mendapatkan beras SPHP, maka manfaat stabilisasi harga dinilai belum sepenuhnya dirasakan.
“Berasnya ada, tetapi masyarakat di pelosok juga harus bisa mendapatkannya. Jangan sampai stok tersedia, tetapi masyarakat harus pergi jauh ke kota untuk membeli beras SPHP,” ujar Usman.
Desa Harus Jadi Ujung Distribusi
Usman mendorong BULOG memperkuat jaringan distribusi dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, pemilik kios, serta jaringan distribusi lokal.
Menurutnya, kios-kios desa dapat menjadi salah satu ujung tombak agar beras SPHP lebih dekat dengan masyarakat.
Langkah tersebut juga dinilai dapat mengurangi beban masyarakat. Warga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi hanya demi memperoleh beras yang harganya telah distabilkan pemerintah.
Dengan kata lain, tantangan SPHP bukan hanya menjaga stok, tetapi memastikan beras tersebut benar-benar sampai ke tangan konsumen.
Jangan Hanya Kota Kupang
Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin juga meminta agar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar diperluas ke seluruh kabupaten di NTT.
Program pangan murah, menurutnya, jangan terlalu terkonsentrasi di Kota Kupang atau wilayah perkotaan.
“Saya berharap pasar murah jangan hanya fokus di Kota Kupang. Program ini harus merata sampai seluruh kabupaten di NTT, sehingga masyarakat di daerah-daerah pelosok juga bisa merasakan manfaat yang sama,” katanya.
Dorongan tersebut menjadi penting karena masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok memiliki kebutuhan pangan yang sama dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan lokasi geografis semestinya tidak menjadi alasan terjadinya kesenjangan akses terhadap pangan pokok.
Beras, Gula dan Minyak Harus Tetap Terjangkau
Selain beras SPHP, Usman juga mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan komoditas strategis lainnya seperti gula dan minyak goreng.
Menurutnya, komoditas tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia secara berkelanjutan dengan harga yang tetap terjangkau.
“Stok dari BULOG seperti beras SPHP, gula, dan minyak harus tetap ada. Itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. Saya berharap stabilitas harga di pasar maupun di toko-toko juga tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga menyebut, masyarakat di desa dan pelosok tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat di atas kertas. Mereka harus benar-benar dapat menemukan beras SPHP di lingkungan tempat tinggalnya dengan harga yang sesuai dengan kebijakan stabilisasi pemerintah.
