Wakil Ketua DPRD : Terminal A Kefamenanu Sebagai Pusat Otorita Ekonomi Baru Di Kawasan Timor Barat
Kefamenanu, sonafntt-news.com. Terminal Tipe A Kefamenanu selain sebagai sarana penghubung untuk memudahkan siapa saja melakukan aktivitas sesuai kebutuhannya juga menjadi sentral otorita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Timor Barat dimana berada diantara dua Kabupaten yakni Belu dan Malaka oleh karena itu, kami minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten TTU melalui dinas Dinas Perhubungan untuk melakukan peningkatan pembangunan Terminal tersebut agar kedepan benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat apalagi TTU berada di perbatasan PLBN Napan dan Wini Kecamatan Biboki Moenleu.
Langkah lain yang harus dilakukan Pemda TTU yakni melakukan penataan Terminal Tipe A Kefamenanu yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sehingga memicu pertumbuhan ekonomi.
Demikian pernyataan wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Tulasi, SH usai melakukan Rapat dengar Pendapat bersama Komisi IV DPRD Provinsi NTT Tentang status hibah tanah di Jalur KM 9 Kefamenanu,Rabu 13/10/2021.
Agustinus Tulasi menjelaskan bahwa Terminal A Kefamenanu sebagai salah satu tempat strategis yang berskala internasional sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru dimana berada diantara perbatasan Negara Timor Leste.
Menurutnya Terminal A Kefamenanu Jika dikembangkan secara baik dan efektif tentu menjadi otorita ekonomi baru. “Saya melihat otorita Timor Leste di Oekusi sedangkan Indonesia berada di TTU.Selain itu, kehadiran terminal Tipe A Kefamenanu ke depan tentu sangat membantu memudahkan seluruh akses transportasi antar kota dalam provinsi maupun negara Timor Leste dengan target menghidupkan tatanan ekonomi masyarakat setempat bahkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) “ungkapnya.
Anggota DPRD TTU dua periode asal partai Golkar lanjut menerangkan bahwa sesuai konsultasi konsultasi dengan Komisi V DPRD Provinsi bahwa untuk memudahkan pelayanan Terminal Tipe A Kefamenanu yang berskala Internasional perlu dilakukan hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan harus ada multi player efek agar ke depan di TTU bisa membangun terminal-terminal tipe C dengan harapan banyak orang bisa mengunjungi TTU.
Ia menambahkan selaku wakil ketua DPRD TTU dan ketua komisi III DPRD segera bertemu pa Bupati untuk menyampaikan konsultasi guna menindaklanjuti beberapa rekomendasi point penting dan salah satunya menyelesaikan persoalan hibah tanah dan diserahkan kepada pemerintah pusat guna melanjutkan pembangunan yang ada. (Mf/SN).
About The Author
