Golkar se NTT Proaktif Tangani Covid-19 dan Siap Kawal Semua Jenis Bantuan
Kupang,sonafntt-news. com.-Jajaran Partai Golkar Nusa Tenggara Timur dari DPD I hingga DPD II se NTT selalu proaktif dalam bekerja mencegah pandemi Covid-19. Sejak pandemi mematikan ini mulai merebak, dalam semangat gotong royong seluruh kader Golkar baik yang ada di eksekutif, legislatif maupun fungsional dikerahkan untuk bersama elemen masyarakat membantu pemerintah guna melawan Covid-19 agar tidak meluas.
Kondisi itu terkuak ketika rapat virtual yang dipimpin oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang diikuti oleh seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT dan seluruh Ketua DPD II Partai Golkar Kota dan Kabupaten se NTT serta seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota dan Kabupaten, yang digelar Minggu, (26/5/2020).
Rapat virtual tersebut digelar untuk mengevaluasi dan merekomendasikan berbagai kebijakan terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah, DPRD dan jajaran Partai Golkar.
“Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT yang pertama mendesak dan menyetujui penggunaan anggaran mendahului perubahan oleh pemerintah sebesar Rp. 104 miliar untuk penanganan Covid-19. Dari dana itu Rp. 60 miliar untuk tangani Covid-19 dan Rp. 44 miliar untuk dana cadangan yang dimanfaatkan untuk jaringan pengamanan sosial, khusus keluarga yang patut mendapatkan bantuan,” ujar Jonas Salean Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT.
Jonas yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang ini menyebutkan, ada empat Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai penyangga penanganan Covid-19 di Kota Kupang namun masih mengalami keterbatasan alat pelindung diri (APD). “Terima kasih DPP Golkar telah menyumbangkan 12 lusin APD untuk Kota Kupang, dan kaca mata pengaman untuk para medis yang sudah kita serahkan ke empat rumah sakit di Kota Kupang sedangkan masker kita serahkan langsung kepada masyarakat,” ujar Jonas Salean.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT H. Mohammad Ansor saat itu mengatakan, kendala yang dihadapi Provinsi NTT selama ini dalam penanganan Covid-19 adalah ketiadaan laboratorium pemeriksaan swab dengan metode PCR. “Rencananya tanggal 5 Mei 2020 mendatang, laboratorium swab di RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang sudah bisa dimanfaatkan karena reagennya minggu depan sudah tiba di Kupang,” ujar Mohammad Ansor.
Politisi senior Partai Golkar NTT ini menyebutkan, setelah laboratorium pemeriksaan swab itu bisa beroperasi maka dalam sehari bisa dilakukan pemeriksaan swab untuk 90 sampel. “Kita juga sudah mendesak pemerintah provinsi dan sudah disetujui oleh pemerintah pusat untuk membangun laboratorium pemeriksaan swab di RSUD Komodo untuk Flores Barat dan RSUD TC. Hillers Maumere untuk Flores bagian tengah dan timur serta Lembata, dan RSUD Umbu Rara Meha di Waingapu untuk daratan Sumba, jadi kedepannya kita punya tambahan empat RSUD di NTT yang ada laboratorium swab,” ujar Ansor.
Dalam rapat tersebut, seluruh Ketua DPD II Partai Golkar Kota dan Kabupaten se NTT serta Ketua dan Anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota dan Kabupaten memiliki kesamaan aksi yang sangat responsif terhadap penanganan Covid-19 di kota dan kabupaten masing-masing. Berdasarkan pantauan terakhir seluruh kader partai Golkar baik yang ada di legislatif, eksekutif maupun fungsional sangat aktif bersama masyarakat membantu pemerintah memutus mata rantai penularan Covid-19. Juga dilaporkan tentang berbagai keterbatasan sarana penunjang seperti APD untuk para medis dan masyarakat di seluruh Kabupaten dan Kota untuk diperjuangkan di tingkat pusat oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Ketua DPD I Partai Golkar NTT terdemisioner Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, sejauh pantauannya Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar se provinsi NTT sangat berperan dalam mendorong pemerintah serta mengajak elemen masyarakat untuk lebih antisipatif dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Yang menjadi perhatian serius seluruh kader Golkar saat ini adalah membantu pemerintah dalam penanganan masalah sosial di tengah pandemi Covid-19 ini pada masyarakat sedangkan masalah kesehatan, setelah penetapan anggaran selanjutnya pekerjaan lebih banyak ada di Dinas Kesehatan dan jajarannya,” sebut Melki.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini mengatakan, seluruh kader Partai Golkar agar mengawal seluruh jenis bantuan baik itu bersumber dari APBN, APBD I, APBD II dan dana desa agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang tepat sasaran. “Kita harus kawal betul jangan sampai semua bantuan itu diterima oleh masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima hanya karena kedekatan emosional dengan kepala desa, ketua RT dan RW.
Bekas aktivis PMKRI ini menambahkan, seluruh kader Golkar juga harus memberikan perhatian terhadap aspek ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Skema membangkitkan ekonomi di daerah masing-masing seperti apa, harus segera dibicarakan dengan pemerintah agar sektor ekonomi masyarakat di daerah harus tetap berjalan, sebut Melki.(MF).
